DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021

Pembahasan bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta akan dimulai pada Rabu (4/11/2020), di Hotel Grand Cempaka Resort Cisarua Bogor.

Taufik berujar, waktu yang tersisa akan dipakai secara maksimal. Jadwal pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 berlangsung hingga pertengahan Desember 2020.

"Sampai 15 Desember lah kami akan rapat terus setiap hari. Jadi kurang lebih 1,5 bulan," ucap Taufik kepada Kompas.com, Selasa (3/11/2020).

Setelah itu, Raperda APBD 2021 akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.

"Dikirim ke Depdagri kurang lebih seminggu lah, tanggal 20 sudah balik," kata Taufik.

Taufik menuturkan, sejak awal, DPRD telah berdiskusi dan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyerahkan KUA-PPAS.

Politisi Gerindra itu memaklumi apabila ada keterlambatan lantaran pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

"Dari awal kami sudah diskusi sama pemda. Tapi kami kemudian maklum," ucap Taufik.

Pembahasan rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2021 senilai Rp 77,7 triliun hanya mendapat porsi dua hari.

Kondisi tersebut dikritisi oleh Anggota DPRD Fraksi PSI Anthony Winza. Ia menilai pembahasan hanya formalitas saja.

"Rapat pembahasan ternyata hanya formalitas dan basa-basi, dan nanti angaran disahkan begitu saja tanpa melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Anthony.

RAPBD yang rencananya bernilai Rp 77,7 triliun tersebut terdiri dari belasan ribu kegiatan dan ratusan ribu rincian komponen.

Itupun, kata Anthony, tersebar di ratusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di bawah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kalau waktu pembahasan komisi hanya dua hari, jelas tidak mungkin untuk membahas satu persatu dengan cermat dan teliti," tutur Anthony.

Dia juga mengkritik keterlambatan Pemprov DKI Jakarta menyerahkan draf KUA PPAS 2021 yang seharusnya dilakukan minggu kedua bulan Juli sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020.

"Ini tanda bahwa pak Anies sebagai Gubernur tidak taat aturan dalam mengelola uang rakyat," kata dia.