Pemkot Bekasi Dinilai Gegabah jika Kembali Gelar Simulasi Belajar Tatap Muka

Koordinator P2G Satriawan Salim menilai, Pemkot Bekasi gegabah jika kembali menggelar simulasi belajar tatap muka.

Pasalnya, Bekasi masih berada di zona merah Covid-19.

Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan kegiatan mengajar menyebut simulasi bisa dilakukan di sekolah yang wilayahnya berstatus zona hijau Covid-19.

"Ini tindakan yang gegabah berpotensi membahayakan siswa guru dan keluarga mereka karena ini masih merah," kata dia ketika dikonfirmasi, Kamis (12/11/2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Satriawan, bisa saja membatalkan rencana tersebut.

Bahkan memberikan sanksi kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi jika tetap menggelar simulasi KBM tatap muka.

Alasannya, Pemkot sudah mencoba menabrak SKB empat menteri itu.

Selain mengatur soal zona Covid-19, SKB empat menteri juga mengatur syarat lain digelarnya simulasi.

Salah satunya tentang kelengkapan fasilitas kesehatan, seperti jumlah hand sanitizer yang tersedia, jumlah wastafel di setiap sekolah, ketersediaan alat pengukur suhu, dan beberapa fasilitas lain.

Sekolah juga harus memastikan tidak ada kegiatan lain yang dilakukan selain belajar. Beberapa kegiatan harus dihentikan seperti ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, bahkan kantin pun harus ditutup.

Jam sekolah diperpendek dan harus diberlakukan sistem sif.

"Inilah yang diatur dalam SKB empat menteri. Nah, indikator ini sudah dipenuhi belum? Dalam berbagai survei ditemukan bahwa sekolah sebenarnya tak sanggup memenuhi berbagai protokol kesehatan tadi," kata dia.

Dia berharap Dinas Pendidikan Kota Bekasi membatalkan rencana tersebut.

"Demi kegiatan belajar yang aman bagi anak-anak dan orangtua serta guru. Seharusnya ini dijadikan pertimbangan," jelas Satriawan.

Pemkot Bekasi sebelumnya sempat menggelar simulasi KBM tatap muka di enam sekolah, yakni SMPN 2 Kota Bekasi, SMP Victory, SMP Nassa, SDN Pekayonjaya VI, SD Negeri Jaticempaka VI, dan SD Al Azhar VI.

Simulasi tetap digelar meski mendapat kritik berbagai pihak.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengatakan, Pemkot Bekasi melanggar SKB empat menteri.

Sebab, dalam SKB empat menteri, syarat pembukaan sekolah adalah sekolah yang berada di zona hijau.

Sementara saat itu, Kota Bekasi berada di zona oranye. Simulasi saat itu berjalan tiga hari dari rencana selama sebulan.

Pelaksana Harian Kadis Pendidikan Kota Bekasi Uu Saiful Mikdar saat itu mengatakan, ada beberapa pertimbangan simulasi KBM tatap muka dihentikan.

Salah satunya, masukan dari Kemendikbud bahwa simulasi KBM tatap muka di sekolah sebenarnya cukup selama tiga hari.

“Ternyata kita mendengar juga dari pak Dirjen SMP Kemendikbud, dia menyampaikan kepada kami, dianggap cukuplah termasuk tenaga ahli Kemendikbud simulasi dianggap cukup tiga hari saja. Maka kita harus mendengar arahan-arahan dari organisasi vertikal dari Kemendikbud,” kata Uu.

Baru-baru ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ingin kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan kembali.

Hal tersebut melihat dari tren penyebaran Covid-19 yang mulai turun di kota Bekasi.

"Kalau menurut saya, sekolah juga sudah bisa dilakukan. Daripada kondisi daring bikin anak-anak malas dan tidak bergerak," kata dia saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2020).

Pria yang akrab disapa Pepen itu menyinggung tingginya angka kesembuhan dan rendahnya persentase kematian pasien Covid-19 di Kota Bekasi.

"Angka kesembuhannya 93 persen. Angka kematiannya 2 persen, pasien (kasus) aktif 5,2 persen," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengakui, pihaknya tengah membahas kemungkinan kembali digelarnya sekolah tatap muka.

"Ya kita lagi bahas dengan tim, pembahasan untuk pengaturan segala macam," kata Inayatullah saat dihubungi, Selasa (10/11/2020).

Dia mengatakan, tak menutup kemungkinan jumlah sekolah yang jalani simulasi nanti lebih banyak dari yang sebelumnya.