Duel Seru Saling Sikut Wali Kota Depok dan Wakilnya di Debat Perdana Pilkada...

DEPOK, KOMPAS.com - Pilkada Depok 2020 menjadi ajang tempur 2 kandidat petahana yang memilih pisah ranjang untuk berebut kekuasaan.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Ia berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Sementara itu, Pradi Supriatna, wakil Idris saat ini di pemerintahan, akan berusaha mendepak mantan kompatriotnya itu lewat pilkada.

Ia akan berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Dalam debat publik perdana yang dihelat kemarin, Pradi dan Idris saling lempar masalah dan saling bantah, padahal keduanya kerja bareng sebagai wali kota dan wakil wali kota saat ini.

Berikut rangkumannya:

1. Saling sikut soal infrastruktur

Jual-beli serangan pertama terjadi ketika sesi tanya jawab memasuki perbincangan seputar isu infrastruktur.

Pradi mengawali tanya-jawab dengan menyinggung rencana pembangunan 19 jalan baru yang sudah direncanakan sejak 2003 dalam rencana tata wilayah Kota Depok.

"Kenapa tidak diawali dengan infrastruktur dulu baru hal-hal yang lain?" tanya Pradi yang diusung koalisi gemuk Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI itu.

Idris menjawab dengan memamerkan aneka penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Depok dari berbagai pihak, utamanya dari pemerintah pusat.

Pamer penghargaan memang jadi gaya Idris selama debat berlangsung kali ini.

"Kota Depok telah meraih sebagai best of the best, top 10 Smart Sanitation Awards pada tahun 2018 dari Kementerian PUPR. Lalu Saba Wistara 2019, juga penyelenggaraan kota sehat tertinggi dan bergengsi dari Kementerian Kesehatan," ungkap Idris.

Lalu, Idris mengungkapkan sederet wacana pembangunan infrastuktur, termasuk pembangunan melalui program Rp 5 miliar per kelurahan.

"Pembangunan underpass pertama di Kota Depok di Jalan Dewi Sartika, pembebasan lahan dan pembangunan jalan tembus Margonda-Kukusan juga sudah kami buat DED-nya (detailed engineering design), dan dan penataan pedestrian Jalan Margonda tahun depan sudah kami buat, begitu pula Cinere Raya," tuturnya.

Jawaban ini langsung disanggah oleh Pradi.

"Sangat saya sayangkan kalau roadmap atau perencanaan itu hanya disimpan saja. Kita kepingin yang realisasi terkait wacana tadi," ujarnya.

"Insya Allah kami di tahun ke-2 dan ke-3 akan kami buktikan bahwa ruas jalan baru atau pelebaran-pelebaran jalan baru itu pasti akan kami lakukan," beber Pradi.

Sejurus kemudian, Idris ganti menyanggah Pradi.

"Sekali lagi, sekali lagi, ini bukan wacana tetapi sudah terbukti. Kita juga harus menghargai apresiasi penilaian dari pemerintah pusat terhadap kerja dari Pemerintah Kota Depok," kata Idris.

2. Jebakan istilah yang bikin gerah Pradi

Pradi-Afifah berulang kali tersandung dengan taktik Idris-Imam.

Duet usungan PKS, Demokrat, dan PPP tersebut acap kali melontarkan pertanyaan dengan menyisipkan istilah-istilah yang rupanya tak dimengerti Pradi-Afifah.

Idris pertama kali memasang jebakan ini ketika menangakan Pradi soal TPB (tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals -- SDGs).

Pradi yang tampak bingung justru menjawabnya dengan cara-cara meningkatkan PDB (pendapatan domestik bruto).

"Yang saya tanyakan bukan PDB, tapi TPB. Bagaimana langkah strategis Anda mempertahankan kemajuan di Kota Depok dari konteks TPB?" timpal Idris.

Pradi kemudian menjawabnya dengan normatif dan mengawang-awang.

"Apa yang sudah dicapai oleh pemerintah tentunya kami akan melakukan penajaman ke depan. Kami akan melibatkan stakeholder yang ada, para akademisi, konsultan, para ahli dan insya Allah jadi akan terealisasi di masa yang akan datang," kata Pradi.

Lalu, ganti Afifah dicecar Imam soal KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) serta APE (Anugerah Parahita Ekapraya).

Afifah yang tak paham justru bicara melebar ke soal pendidikan yang tak ada hubungannya.

"Padahal ini merupakan anugerah Kota Depok terhadap kondisi perempuan. Padahal dia (Afifah) calon perempuan, tetapi ternyata dia tidak mengetahui tentang itu," kata Imam.

"Lalu ketika saya tanya tentang KUA-PPAS, ternyata jawabannya tidak tepat karena mekanismenya tidak tahu, sehingga membuat program yang juga akan ngawur," lanjutnya.

Pradi pun merasa gerah dan coba balas menyerang ketika Idris menanyakannya soal istilah 100-0-100.

"Istilah-istilah yang tidak familiar di publik, termasuk beberapa waktu lalu, sebetulnya saya berkeberatan," kata calon nomor urut 1 ini.

"Saya tanya lagi, sebetulnya Pak Wali ini -- saat ini masih wali (kota) dan saya sebagai wakil -- paham betul tidak apa yang dikatakan 100 berbanding 100? Jangan-jangan tidak paham beliau tentang hal ini. Saya perlu mendengarkan juga apa yang beliau sampaikan," ungkapnya.

Jawaban ini justru jadi sasaran empuk Idris.

Menurutnya, istilah-istilah itu mestinya dipahami oleh pimpinan daerah.

"Istilah-istilah strategis ini, apa lagi ini amanat dari pemerintah pusat, harus kita pahami," ujar calon nomor urut 2 itu.

Idris lalu mengungkapkan bahwa istilah 100-0-100 populer di kalangan masyarakat miskin.

Istilah itu berarti 100 persen air minum layak bagi masyarakat, 0 persen wilayah kumuh, dan 100 persen realisasi sanitasi.

"Ini sangat menyentuh kebutuhan warga dan masyarakat. Aneh kalau pimpinan di daerah tidak paham tentang masalah ini," kata dia.

3. Saling lempar masalah penanganan Covid-19

Duel sengit terakhir terjadi ketika Pradi bertanya soal sejauh mana evaluasi Idris dalam penanganan pandemi Covid-19 di Depok.

Soal ini cukup sensitif karena Idris merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, yang anggotanya terdiri dari nyaris seluruh kepala dinas.

Namun, Pradi tak dimasukkan dalam struktur itu sejak awal. Kota Depok juga menyandang predikat sebagai kota dengan kasus positif Covid-19 tertinggi di Jawa Barat.

Idris sempat keberatan menjawab lantaran menganggap pertanyaan itu di luar topik debat malam ini. Namun, akhirnya ia menjawab.

"Permasalahan ini adalah permasalahan bersama, pandemi masalah negara, masalah bangsa, masalah dunia," ujar Idris.

"Kedua, kerjasama kita selama ini bersama dengan Forkopimda dan masyarakat kampung siaga berbasis RW ini pun sangat kita apresiasi. Masalah ini bukan instan. Kita lakukan sejak awal, melalui peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, termasuk anggaran," jelasnya.

Jawaban itu langsung disambar Pradi. Ia sesumbar bakal menghadirkan penanganan dampak Covid-19 yang lebih baik di sektor pemulihan ekonomi.

Ia menyatakan bakal melakukan pendataan yang baik supaya distribusi bantuan sosial tepat sasaran.

"Saya pastikan, seluruh yang terdampak Covid-19 pasti, pasti, akan kami berikan bantuan. Kalau memang kami harus refocusing anggaran, kami akan lakukan. Minimal Rp 500.000 per KK, kalau memang masih kurang, kami akan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi termasuk juga pemerintah pusat," ucap Ketua DPC Gerindra itu.

"Saya pastikan bantuan-bantuan ini pasti akan tepat sasaran dan dirasakan oleh warga masyarakat yang terdampak dengan Covid-19," tegas Pradi.