Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung, sementara ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya para wakil rakyat di DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.

Michael menegaskan, keputusan tersebut sudah bulat diambil dan menjadi landasan pandangan umum fraksi nantinya di Rapat Paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata Michael.

Dia menjelaskan, anggaran untuk kegiatan anggota Dewan saat ini harus mengedepankan asas kepantasan dan kewajaran. Terlebih saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19.

"Sekali lagi kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku," kata dia.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya sudah menyampaikan penolakan kenaikan anggaran untuk DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.

"Fraksi PSI menyatakan tidak setuju terhadap besaran kenaikan anggaran sekretariat DPRD di tengah pandemi Covid-19," ujar anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," ujarnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada periode Agustus 2020 pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang sehingga jumlah keseluruhan pengangguran di Indonesia menjadi 9,77 juta orang.

Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta mendominasi dengan jumlah 10,95 persen dari total keseluruhan pengangguran yang ada di Indonesia.

BPS juga merilis kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) DKI Jakarta meningkat 4,41 persen dibandingkan tahun lalu.