Anggota DPRD DKI Jakarta Ngotot Naik Gaji di Masa Pandemi, Warga: Luar Biasa Ya

Melihat nilai itu, banyak warga DKI Jakarta yang mengernyitkan dahi. Mereka heran dengan sikap anggota DPRD yang masih berupaya menguntungkan diri sendiri di tengah pandemi Covid-19.

Ayu Rentama Siregar, misalnya. Mantan karyawan bank ini mengaku tak terima dengan wacana kenaikan gaji anggota DPRD.

"Luar biasa ya, masih banyak yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tapi masih sempat-sempatnya anggota DPRD kita naikkin gaji," kata dia saat dihubungi, Selasa (2/12/2020).

Menurut dia, sejauh ini kinerja anggota DPRD DKI Jakarta belum terasa dalam satu tahun terakhir menjabat. Bahkan selama pandemi Covid-19, Septi merasa tidak ada campur tangan anggota DPRD untuk membantu meringankan beban hidupnya.

"Seharusnya anggaran fokus kepada bantuan rakyat. Orang banyak usaha yang tutup dan PHK di mana-mana kok. Ini malah ngebet naikkin gaji," kata dia.

Pendapat yang sama juga diutarakan Debora Astrid. Menurut dia, anggaran tersebut lebih tepat disalurkan kepada warga yang mau menjalankan usaha. Debora menilai banyak korban PHK yang kesulitan menjalankan usaha karena kurang modal.

"Dan pembagian dananya seharusnya tepat sasaran. Jangan kepada warga yang berpura-pura mau mengajukan usaha tapi modalnya malah dipakai sendiri. Tolong pemerintah lebih jernih pikirannya untuk menggunakan dana," terang Debora.

Selain bantuan materil, anggaran tersebut seharusnya juga dialirkan untuk biaya pemeriksaan kesehatan masyarakat.

Pendapat itu datang dari Hanif Adrian. Warga Jakarta Timur itu menilai anggaran kenaikan gaji DPRD seharusnya dialirkan untuk biaya tes swab atau rapid gratis.

Langkah itu dinilai lebih tepat karena biaya rapid dan swab test untuk saat ini masih terbilang cukup mahal bagi sebagian orang.

"Lebih bermanfaat seperti itu sih. Toh kalau rapid sama swab massal hasilnya kita jadi tahu siapa-siapa saja yang positif. proses tracing juga bisa cepat dilakukan dong," tutup dia.

Untuk diketahui, pendapatan atau gaji setiap anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan menjadi Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Jika dibagi 12 bulan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Berdasarkan data rancangan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) yang diperoleh Kompas.com, pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.