F-PKS: Usulan Kenaikan Gaji DPRD Kecil Dibandingkan APBD Jakarta

"Kita lihat di DKI Jakarta sebenarnya kalau melihat dari APBD kita ini kecil ya," kata Achmad saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/12/2020).

Dia menyebut, daerah lain memakan porsi yang lebih besar untuk anggaran kegiatan Dewan, bahkan ada yang mencapai 3,3 persen dari APDB.

"Di daerah lain ada yang 3,3 persen, nah sementara di DKI masih nol koma," ujar Achmad.

Achmad mengatakan, usulan kenaikan anggaran RKT tersebut masih sesuai dengan peraturan yang mengatur batas penggunaan APBD untuk kegiatan Dewan sampai 5 persen.

"Penggunaan dana untuk kedewanan itu, yang seharusnya di dalam peraturan yang ada bisa 5 persen," kata dia.

Itulah sebabnya, kata Achmad, Fraksi PKS akan mendukung kenaikan anggaran RKT tersebut dengan syarat mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Memang dalam sisi persentase kita masih kecil, sedangkan APBD-nya besar ya itu nggak menyalahi aturan. Cuma lagi-lagi kembali kita ini tentang masalah kegiatan berhubungan dengan kemasyarakatan," kata dia.

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan naik menjadi Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Artinya, masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Berdasarkan data rancangan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) yang diperoleh Kompas.com, usulan kenaikan gaji tersebut mencakup pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Dengan usulan kenaikan gaji setiap anggota Dewan sebesar Rp 8,38 miliar per tahun itu, maka anggaran pendapatan untuk 106 anggota Dewan sebesar Rp 888,6 miliar, tepatnya Rp 888.681.846.000.

Berikut rincian usulan kenaikan gaji setiap anggota DPRD DKI Jakarta dalam rancangan anggaran RKT tahun 2021:

Pendapatan langsung:

Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan
Uang paket: Rp 225.000 per bulan
Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan
Tunjangan jabatan: Rp 3.262.500 per bulan
Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan
Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan
Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan
Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan
Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan
Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total: Rp 173.249.250 per bulan

Satu tahun: Rp 2.078.991.000

Pendapatan tidak langsung (1):

Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan
Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan
Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan
Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan
Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan
Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan
Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan

Satu tahun: Rp 1.720.800.000

Pendapatan tidak langsung (2):

Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
Tunjangan reses: Rp 144.000.000 dalam satu tahun

Total: Rp 264.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
Reses: Rp 960.000.000 per tahun

Total: Rp 4.320.000.000 dalam satu tahun

Total keseluruhan dalam satu tahun: Rp 8.383.791.000