Minta Gaji DPRD Naik saat Pandemi, Demokrat: Cuma 1 Persen dari APBD DKI...

Achmad mengatakan, Demokrat ikut dengan delapan fraksi yang ada di DPRD, termasuk PSI yang juga sudah menyatakan setuju di dalam rapat pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) RKT.

"Demokrat cenderung dengan delapan yang lain, sama lah. Hasilnya kan sudah disepakati seperti itu tidak bisa diingkari, (Demokrat) ikut," kata dia saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/12/2020).

Namun Achmad menegaskan, angka anggaran RKT 2021 yang beredar belum tentu final. Usulan tersebut, kata dia, masih akan dievaluasi kembali setelah masuk ke Kementerian Dalam Negeri.

"Hasilnya seperti apa akan final di Kementerian Dalam Negeri nanti ya," kata dia.

Dia juga mengatakan alasan Demokrat setuju terhadap usulan tersebut karena nilai RKT masih jauh dibandingkan dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kalau digabung dengan anggaran itu dengan total APBD jangan-jangan hanya 1 persen," tutur Achmad.

Achmad juga membandingkan di daerah lain banyak kegiatan Dewan dibiayai oleh APBD lebih dari dua persen dari jumlah APBD secara keseluruhan.

"Sementara di daerah lain itu sampai dua persen dari APBD anggaran untuk Dewan, kita (DPRD DKI) sangat kecil," ujar dia.

Diketahui isu RKT 2021 senilai Rp 888 miliar mencuat setelah Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak jumlah RKT tersebut.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.