Anggarkan Rp 411 M, Target Pemprov DKI Buat 150.000 Sumur Resapan Selama 2021

"2021 rencana sampai 150.000 titik," kata Juaini saat dihubungi melalui telepon, Selasa (8/12/2020).

Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp 441 miliar dari APBD DKI Jakarta 2021 untuk proyek sumur resapan.

Adapun wilayah yang menjadi prioritas pembuatan sumur resapan tersebut hampir rata di seluruh wilayah Jakarta, kecuali Jakarta Utara.

"Kalau Utara kan daerah pinggir pantai karena banyak penurunan muka air tanah," kata Juaini.

Juaini mengatakan, saat ini Dinas SDA sedang membuka vendor untuk katalog sumur resapan.

Pihaknya akan membagi proyek 150.000 sumur resapan ke lebih banyak vendor agar bisa terealisasi dengan cepat.

"Tentunya dengan banyak vendor bisa tersebar dibagi-bagi, insya Allah target yang direncanain bisa selesai dengan anggaran yang ada," kata dia.

Juaini melanjutkan, pihaknya hanya bisa merealisasikan pembuatan sumur sekitar 3.000 titik dari target 5.000 titik pada 2020.

"Jadi target kita sampai 4.000-5.000 an titik lah, sekarang masih proses terus, sudah 3.000-an lebih," kata dia.

Juaini menambahkan, warga bisa mengajukan permohonan pembuatan sumur resapan di halaman rumah mereka.

Juaini menjelaskan, warga cukup mengajukan permintaan ke Ketua RW setempat atau ke Suku Dinas SDA wilayah mereka tinggal.

Nantinya petugas Sudin akan datang ke lokasi dan menyiapkan bahan dan jenis sumur resapan yang bisa diterapkan di tempat pengajuan.

Ada beragam sumur yang bisa diterapkan. Apabila lahannya sempit bisa menggunakan ukuran sumur 1 meter dengan kedalaman 3 meter.

"Kalau lahan luas kita pakai modular tank yang bisa lebarnya 3 meter seperti di taman. Terus ada juga sumur dalam yang dalamnya dari 10-60 meter, kita lihat kondisi lapangan seperti apa," kata dia.

Program sumur resapan dikritik karena dinilai tidak akan menyelesaikan masalah banjir di Ibu Kota.

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono, pembangunan sumur resapan tidak mampu menjawab persoalan ketika ada luapan maupun kiriman air dari hulu.

"Kalau sumur resapan ya menjawab gerimis," tutur Gembong.

Pemprov DKI Jakarta, menurut Gembong, seharusnya memprioritaskan pembenahan di 13 aliran sungai di Ibu Kota, baru kemudian menambah jumlah drainase vertikal.

Pembenahan 13 aliran sungai merupakan program jangka panjang dan harus diteruskan oleh siapa pun yang menjadi pemimpin.

"Kalau kita bicara 13 aliran sungai kan program jangka panjang dan itu harus diteruskan oleh siapa pun pemimpinnya," kata Gembong.

Sementara untuk program drainase vertikal merupakan jawaban atas program yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sehingga saat ini belum ada titik temu mengenai program jangka panjang dengan program unggulan tersebut.

Gembong menuturkan, jika Pemprov DKI Jakarta masih belum sepenuhnya memikirkan solusi penanganan banjir untuk jangka panjang, maka Pemprov DKI Jakarta hanya bekerja untuk menunaikan janjinya semata.

Gembong juga tidak melihat adanya kesungguhan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan normalisasi.

Menurut dia, kebijakan ini dilakukan hanya untuk menyinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan menjalankan program yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Artinya karena dia diharuskan menyinkronkan program, maka mau tidak mau dia harus lakukan pembebasan itu," tutur Gembong.