Kuasa Hukum Rizieq Perbaiki Surat Permohonan, Sidang Praperadilan Diskors

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan tersangka kasus penghasutan dan kerumunan, Rizieq Shihab, pada Senin (4/1/2021) diskors hingga pukul 13.30 WIB.

Hal itu diputuskan oleh hakim yang memimpin jalannya sidang praperadilan, Akhmad Sayuti, setelah mempertimbangkan permintaan pemohon, yaitu tim kuasa hukum Rizieq Shihab untuk memperbaiki dan menambahkan surat permohonan praperadilan.

“Oleh karena pemohon ada perbaikan dan penambahan surat permohonan dan tidak mengubah substansi, tapi karena formatnya berbeda, kita satukan kembali. Untuk itu, kita kasih waktu sampai pukul 13.30 WIB,” ujar Sayuti di Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (4/1/2021) siang.

Adapun sidang praperadilan bernomor registrasi 150/pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel. Sidang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Agenda hari ini, tim kuasa hukum Rizieq Shihab diwakili oleh Muhammad Kamil Pasha membacakan surat permohonan praperadilan.

Sementara itu, tim kuasa hukum Rizieq Shihab, Akhmad Cholid, mengatakan, pihaknya tidak mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam surat permohonan praperadilan.

Sebelumnya, gugatan praperadilan Rizieq Shihab telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (15/12/2020) dan terdaftar dengan nomor register 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

Dilansir dari Kompas TV, kuasa hukum Rizieq Shihab akan menyampaikan pembacaan permohonan dalam sidang praperadilan.

"Kalau besok (Senin) sederhana saja, pembacaan permohonan, permohonan praperadilan. Habis itu ada pembacaan jawaban dari kepolisian, standarlah, keterangan para saksi," kata kuasa hukum Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro, saat dikonfirmasi, Minggu (3/1/2021).

Menurut Sugito, pihaknya dalam praperadilan akan lebih mempersoalkan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan Rizieq, termasuk keterkaitan penghasutan dengan Undang-Undang Kekarantinaan yang digunakan polisi.

"Karena itu yang terkait Pasal 160 (KUHP) penghasutan, itu penghasutannya mana? Apakah terkait penghasutan Pasal 93 UU Nomor 6 soal UU Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 93, atau yang terkait dengan lainnya," kata Sugito.

Terkait penggunaan Pasal 93 tersebut, Sugito memahami bahwa Rizieq bisa dianggap melakukan kesalahan.

Akan tetapi, pihak Rizieq Shihab dan FPI menyatakan sudah bertanggung jawab dengan memenuhi denda yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi kami akan mengatakan terhadap penetapan tersangka Habib Rizieq dengan menggunakan Pasal 160 itu bukan alasan yuridis, tapi alasan hukum. Alasan politis, bukan alasan yuridis," ujarnya.