Ada PPKM, Anies Yakin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Lebih Terintegrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan lebih terintegrasi. Sebab, saat ini pemerintah pusat sudah menerbitkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

"Kami sangat mendukung keputusan pemerintah pusat untuk mengetatkan pembatasan sosial secara integral di wilayah Jabodetabek dan juga beberapa wilayah lainnya di Jawa dan Bali," kata Anies dalam konferensi pers virtual, Sabtu (9/1/2021).

"Maka, kini kita bisa melakukan pembatasan secara simetris, bersama-sama," sambung dia.

Anies mengatakan, selama ini kasus Covid-19 di Jakarta dan wilayah penyangganya di Jabodetabek saling terkait. Ini terlihat berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium di Jakarta.

Pada Desember 2020, ditemukan 63.742 kasus positif oleh lab di Jakarta dan 26 persen di antaranya adalah warga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Demikian pula perawatan di fasilitas kesehatan di Jakarta. Sekitar 24-27 persen dari pasien yang dirawat di faskes Jakarta adalah warga luar DKI Jakarta, terutama Bodetabek.

“Artinya, ada keterkaitan erat antara Jakarta dan wilayah sekitarnya” ujar Anies. 

Oleh karena itu, Anies yakin jika Jabodetabek melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara bersamaan, dampaknya bisa signifikan terhadap penurunan kasus Covid-19.

PPKM di DKI akan berlangsung pada 11 sampai 25 Januari. Berikut aturan yang berlaku:

• Tempat kerja menerapkan 75 persen bekerja dari rumah atau work from home.

• Belajar mengajar dilakukan secara daring atau jarak jauh.

• Sektor esensial beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. Konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

• Pusat perbelanjaan maksimal beroperasi sampai dengan pukul 19.00 WIB.

• Restoran maksimal melayani makan atau minum di tempat hingga atau dine in hingga pukul 19.00 WIB, sedangkan layanan dibawa pulang atau take away 24 jam.

• Tempat ibadah beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

• Transportasi umum beroperasi dengan pembatasan kapasitas dan protokol kesehatan maksimal pukul 20.00 WIB.