Ketika Pemprov dan Pemkot di Jabodetabek Berbeda Opini Soal PPKM Tak Efektif...

JABODETABEK, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di Jabodetabek memiliki beragam pendapat dalam menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jokowi baru-baru ini menyatakan, PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu Jokowi sampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Para pejabat pemerintah baik tingkat kota maupun provinsi di Jabodetabek telah menanggapi pernyataan Jokowi tersebut. Berikut rangkumannya.

DKI Jakarta pertimbangkan lockdown

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengamini pernyataan Jokowi soal PPKM tak efektif.

"Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif," kata Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Hal itu ia simpulkan setelah berkaca pada data tingginya angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta sejak penerapan PPKM jilid pertama.

"Kasus Covid-19 masih lumayan tinggi," kata Ariza saat ditemui di Balai Kota, Senin (1/2/2021) malam, dilansir dari Tribun Jakarta.

Menurut data di laman corona.jakarta.go.id, angka positif harian Covid-19 di DKI cuma lima kali yang berada di kisaran 2.000 kasus.

Selebihnya, angka positif Covid-19 mencapai 3.000 kasus per hari selama 14 hari penerapan PPKM jilid pertama pada 11-24 Januari lalu.

Lonjakan kasus positif harian Covid-19 di DKI selama PPKM jilid pertama bahkan memecahkan rekor sampai empat kali.

Pemecahan rekor pertama terjadi pada 13 Januari 2021 di angka 3.475 kasus. Tiga hari kemudian, lonjakan tertinggi kembali terjadi dengan angka 3.536 kasus.

Grafik kasus positif harian di DKI kembali mencapai puncak pada 20 Januari 2021 di angka 3.786. Dua hari kemudian, kembali ada pemecahan rekor dengan angka 3.792 kasus.

Pemprov DKI kemudian memperpanjang PPKM hingga 8 Februari mendatang sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.

Hasilnya juga masih jauh dari harapan. Tercatat, ada 3.362 kasus baru positif Covid-19 di DKI pada Selasa kemarin.

Alhasil, Ariza mengungkapkan bahwa Pemprov DKI sedang mengkaji opsi lockdown di akhir pekan.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," ungkapnya.

Usulan lockdown, Ariza melanjutkan, berasal dari DPR RI yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.

Dia memaparkan, pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta meyakini program yang diusulkan oleh DPR RI dan pemerintah pusat bertujuan baik dalam penanganan Covid-19.

Ariza pun membenarkan fakta bahwa banyak masyarakat memilih beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

"Tidak hanya ke pasar, ke mal, tetapi juga ke tempat-tempat rekreasi, termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," lanjutnya.

Meski begitu, Ariza menegaskan Pemprov DKI masih benar-benar mengkaji opsi lockdown sementara tetap mendukung kebijakan apapun yang Pemerintah Pusat nantinya ambil demi menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia.

"Tentu kami akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota," tutupnya.

Bogor kaji aturan lebih ketat

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga sepakat bahwa penerapan PPKM selama ini dinilai kurang efektif dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 di wilayahnya.

Karena itu, Bima menjelaskan, Pemkot Bogor saat ini tengah mengatur format kebijakan yang lebih substantif agar penerapan PPKM bisa berjalan efektif.

Menurutnya, imbauan dan ancaman sanksi buat pelanggar sudah tak bisa lagi untuk menekan laju kasus Covid-19.

"Ini tidak bisa sekedar imbauan dan penegakan hukum saja," kata Bima Arya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Bima menekankan perlunya penguatan kapasitas 3T (tracing, testing, treatment) secara terukur serta kebijakan pelarangan mobilitas yang lebih efektif untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

"Realita di lapangan begitu. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Presiden soal PPKM yang tidak berjalan efektif," sebutnya.

Bima kemudian memprediksi bahwa kasus Covid-19 di Kota Bogor bisa mencapai 11.000 kasus secara akumulatif pada akhir 2021.

Maka dari itu, lanjutnya, perlu ada langkah nyata untuk mengantisipasi skenario terburuk jika kondisi itu terjadi.

"Kami punya tim yang mengkalkulasi. Kalau misalnya tingkat efektivitas dari vaksin 80 persen, artinya jumlah target yang divaksin itu terpenuhi di Kota Bogor, kemungkinan besar di akhir tahun akan ada 11.000 kasus positif akumulasi di Kota Bogor," bebernya.

Bekasi sudah berusaha seefektif mungkin

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menekankan, PPKM merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sebagai yang melaksanakan, lanjut pria yang disapa Pepen itu, Pemkot Bekasi merasa sudah berusaha seefektif mungkin.

"PPKM itu adalah bagaimana pemda punya guide (petunjuk) kegiatan yang sudah digariskan pemerintah pusat, persoalan kalau bapak presiden sebut tidak efektif, kami sudah melakukan seefektif mungkin," ujar Pepen di Stadion Patriot, Senin, dilansir dari Tribun Jakarta.

Pepen menguraikan, Pemkot Bekasi sudah mengerahkan segala kemampuan untuk melaksanakan kebijakan PPKM.

Seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507 Kota Bekasi dan sebagainya telah dilibatkan untuk menggerakkan kebijakan tersebut.

"Mengerahkan segala daya dan upaya, melakukan pengendalian sosialisasi terhadap 4M dan juga memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, pada akhirnya akan berdampak pada penyebaran pandemi," terangnya.

Selain itu, PPKM di Kota Bekasi juga terus dilakukan evaluasi tiap dua pekan kendati kasus sebaran Covid-19 di wilayahnya tak jua menurun.

"Ya itu tadi, kami tidak ingin menghasilkan sebuah peningkatan (kasus), program itu (PPKM) kan setiap dua minggu sekali dievaluasi, yang kita inginkan adalah hari ini kita bekerja minggu depan terjadi penurunan (sebaran kasus)," katanya.

Tangerang klaim PPKM efektif

Berbeda dengan pejabat pemerintah di Jabodetabek sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengklaim, PPKM di wilayahnya terbilang efektif.

Arief melihat tingkat keterisian tempat tidur khusus pasien Covid-19 di Kota Tangerang yang menurun selama penerapan aturan tersebut sebagai indikator.

"Kemarin ada indikator (keefektifan PPKM), salah satunya tingkat hunian rumah sakit," ucap Arief melalui sambungan telepon, Selasa siang.

"Tingkat hunian rumah sakit di Kota Tangerang menurun," lanjutnya.

Arief menjelaskan, tingkat penularan Covid-19 menurun sejak PPKM jilid II diterapkan 26 Januari.

"Dari 80 kota yang menerapkan PPKM, (ada) 50 sekian kota yang positivity rate-nya lebih tinggi saat PPKM kedua, ketimbang PPKM pertama. Kalau Kota Tangerang justru turun. Kota Tangerang masuk ke 20 sekian kota yang berhasil," bebernya.

Kompas.com lantas membandingkan pernyataan Arief dengan data yang dilaporkan Dinas Kesehatan Tangerang melalui covid19.tangerangkota.go.id,

Data yang dibandingkan berdasarkan tujuh hari awal ketika ke dua PPKM tersebut dilaksanakan mengingat PPKM jilid II masih berlangsung saat ini hingga 8 Februari 2021.

Tercatat pada tujuh hari pertama penerapan PPKM jilid I, terdapat total 380 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Sedangkan, tujuh hari pertama aturan PPKM jilid II pada 26 Januari 2021 hingga 1 Februari 2021, ada 398 orang terkonfirmasi positif.

Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 18 orang yang terpapar saat tujuh hari penerapan PPKM jilid II dibanding tujuh hari penerapan PPKM sebelumnya.