Pakar Dorong Pemprov DKI Tuntaskan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai

Cara ini merupakan salah satu konsep masterplan dalam mengatasi persoalan banjir di Jakarta, yakni meningkatkan kapasitas seluruh sistem tata air.

Namun upaya ini sering terbentur dengan permasalahan pembebasan lahan yang membutuhkan relokasi dari masyarakat.

"Itulah cara untuk meningkatkan kapasitas dari kondisi yang lama. Tapi pertanyaannya upaya untuk meningkatkan kapasitas itu kan berbenturan dengan persoalan relokasi penduduk," kata Yayat kepada Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Dia berujar, untuk saat ini, Pemprov DKI Jakarta perlu fokus dalam membebaskan lahan untuk normaliasi Kali Ciliwung terlebih dahulu.

Apabila usaha ini selesai dilakukan, maka area di sekitar Kali Ciliwung diharapkan bisa bebas banjir.

"Jadi semua rencana-rencana yang untuk pembebasan tanah khususnya untuk Ciliwung dululah. Cilliwung diusahakan dulu selesai, dinormalisasi yang 18 kilometer itu, jadi 36 kilometer kiri dan kanan," tutur Yayat.

Banjir kembali melanda Ibu Kota setelah diguyur hujan ekstrem dengan intensitas 150 milimeter per hari dalam beberapa hari. Namun banjir kini telah surut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, semua titik banjir di Jakarta telah surut 100 persen pada Senin (22/2/2021) pukul 03.00 dini hari.

Anies mengatakan, surutnya banjir Jakarta merupakan kerja keras seluruh jajaran dari Pemprov DKI Jakarta sehingga banjir tidak berlangsung lama.

Dia juga menjelaskan, banjir bisa tertangani sehari setelah bencana banjir terjadi. Setidaknya pada Minggu (21/2/2021), kata Anies, sudah 99 persen wilayah banjir berhasil kering.

"Alhamdulillah atas izin Allah, bi idznillah pada hari Minggu satu hari kemudian, 99,9 persen surut," ucap Anies.

Fraksi Golkar di DPRD sebelumnya menilai penanganan banjir di DKI Jakarta terkesan lamban.

Anggota F-Golkar Basri Baco mengatakan, hal ini terlihat dari penanganan normalisasi sungai yang berhenti sejak tahun 2018.

"Kegiatan normalisasi sungai telah terhenti sejak tahun 2018 yang disebabkan masalah pembebasan lahan," ucap Basri dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Normalisasi sungai di Jakarta dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun pembagian tugasnya adalah Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi, sedangkan Pemprov DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan.

Basri menyebutkan, fraksi partainya menilai keterlambatan pembebasan lahan dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

"Fraksi Partai Golkar menilai bahwa keterlambatan dalam pembebasan lahan tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat," tutur Basri.

Padahal, dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, dana untuk pembebasan lahan dialokasikan sebesar Rp 1,478 triliun.

Dengan demikian, Fraksi Golkar berharap agar Pemprov DKI Jakarta dapat merealisasikan pembebasan lahan di lima sungai di Ibu Kota.