Pimpinan DPRD DKI Sebut PSI Cari Panggung dengan Rencana Interpelasinya terhadap Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, rencana interpelasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Gubernur Anies Baswedan merupakan aksi cari panggung.

Meski demikian, politisi dari Partai Gerindra ini tetap mempersilakan PSI untuk menggunakan haknya di DPRD DKI Jakarta.

"Itu hak PSI ya, saya kira kawan-kawan dewan sudah lebih dewasa menilai sesuatu. Ya itu mah cari panggung, nggak apa-apa," ujar Taufik, Jumat (25/2/2021), seperti dilansir Wartakotalive.com.

Ia meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung rencana tersebut, mengingat PSI sendiri pernah ditinggal di ruang rapat paripurna akhir tahun lalu oleh fraksi-fraksi yang lain.

Partai yang baru bergabung di DPRD DKI pada 2019 lalu kerap mengkritisi Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI, terutama perihal anggaran yang tidak transaparan.

"Saya kira temen-teman dewan nggak (kasih dukungan) dan mereka juga jauh lebih dewasa serta objektif," ujar Taufik

Ia juga mengingatkan PSI soal syarat mengajukan hak interpelasi, yakni minimal diajukan oleh 15 orang dan lebih dari satu fraksi. Hal itu diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.

Interpelasi sendiri adalah hak legislatif untuk meminta keterangan kepada eksekutif mengenai kebijakan yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana mengatakan bahwa Anies tidak serius dalam menangani banjir dan sengaja menghambat kerja anak buahnya.

"Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir," kata Justin.

Penolakan dari fraksi lain

Rencana interpelasi ini tidak disambut baik oleh fraksi lainnya di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi.

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Sedangkan Fraksi PKS, yang mengusung Anies di Pilgub 2017 lalu, menganggap rencana interpelasi ini sebagai pencitraan belaka.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai rencana interpelasi ini dilontarkan oleh Fraksi PKS agar tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

Arifin yakin rencana tersebut tidak akan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi yang lain.

"Biasa lah itu bagian dari pencitraan. Paling juga teman-teman (fraksi) yang lain pasti tidak akan merespons, tidak akan menanggapi," ujar Arifin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan, dirinya secara pribadi tidak setuju dengan interpelasi yang diajukan oleh PSI.

Alasan dia tidak setuju hak interpelasi digunakan untuk memanggil Anies, karena banjir tidak hanya terjadi di Jakarta.

"Yang banjir sekarang ini kan bukan hanya Jakarta. Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan hampir semua wilayah juga banjir," kata dia.

Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat PSI Faldo Maldini langsung menanggapi pernyataan Nawawi tersebut.

Dia mengambil contoh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang salah satu daerahnya, Kota Semarang, dilanda banjir besar selama berhari-hari.

Menurut Faldo, Jawa Tengah tidak disentil oleh PSI karena Ganjar sudah mengaku salah atas banjir yang melanda Semarang.

"Jateng itu kan sudah mengaku salah itu Gubernurnya (Ganjar), 'Salah saya itu.' Sudah. Setelah itu diperbaiki kan apa yang salah," Kata Faldo saat konferensi pers virtual, Kamis (25/2/2021).

(Wartakotalive.com/ Fitriyandi Al Fajri)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul "Soal Interpelasi Anies, PSI Diminta Tak Cari Panggung Sosial".