Pemprov DKI Tolak Permintaan Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPRD

Dia mengingatkan, sudah ada tahapan dan penentuan prioritas kelompok yang harus divaksin.

Sementara keluarga anggota DPRD tidak masuk dalam kelompok prioritas.

"Iya dong, kita kan ada tahapannya, prioritas bukan keluarga (anggota DPRD)," kata Riza dalam keterangan suara, Rabu (3/3/2021).

Riza menjelaskan, kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar daripada kelompok manapun.

Kemudian petugas publik yang banyak berinteraksi dengan masyarakat seperti pedagang pasar, petugas keamanan, dan para pewarta.

"Tentu kita harus memprioritaskan tenaga kesehatan, teman-teman wartawan, Profesi yang banyak berinteraksi dengan masyarakat," kata Riza.

Riza mengatakan, di luar kelompok prioritas, sebaiknya untuk sementara tidak keluar rumah agar mengurangi risiko terpapar Covid-19.

"Kalau keluarga kita lebih baik berada di rumah. Karena tempat terbaik bagi seluruh warga (saat pandemi) adalah di rumah," ucap Riza.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk istri dan keluarga anggota Dewan baru usulan yang diajukan ke Pemprov DKI Jakarta.

"Baru mau (diajukan). Kemarin atas permintaan kawan-kawan (anggota Dewan) kita ajukan," kata Taufik melalui keterangan suara, Rabu.

Taufik mengoreksi keterangan Ketua DPRD DKI Jakarta yang mengatakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di DPRD DKI termasuk untuk keluarga anggota Dewan.

"Enggak (termasuk keluarga), jumlahnya (divaksinasi sesuai jumlah) anggota (Dewan) ya 106," kata Taufik.

Politikus partai Gerindra ini juga menjelaskan alasan diajukannya usulan keluarga anggota Dewan ikut menjalani vaksinasi Covid-19.

Anggota Dewan, kata Taufik, seringkali berhubungan dekat dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Sehingga khawatir ketika ke rumah membawa virus corona.

"Kita kan berhubungan dengan masyarakat, kita pulang (khawatir membawa virus) ke rumah gimana," tutur Taufik.

Taufik mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta, namun belum bisa terealisasi.

Dia juga mengatakan, vaksinasi untuk keluarga anggota Dewan tidak akan lebih dari 500 orang, karena jumlah anggota Dewan sendiri hanya di angka 106.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan vaksinasi yang dilakukan untuk anggota Dewan dilakukan bersama dengan anggota keluarga.

Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh DPR-RI dengan vaksinasi bersama keluarga dan pasangan.

"Kita terjadwal selasa sampai hari kamis, dan semua kita ini (mengikuti cara) seperti DPR RI, (bersama) istri juga bisa sama keluarga," kata Pras saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa kemarin.