Tak Kunjung Jual Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI Klaim Tak Kantongi Izin dari DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengaku sudah menyurati DPRD DKI perihal rencana penjualan saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta sejak 2018.

Hingga Maret 2021, sudah empat surat yang dikirim terkait hal tersebut. Namun, upaya Pemprov DKI bertepuk sebelah tangan.

Pasalnya, hingga kini DPRD DKI Jakarta tak kunjung membalas surat tersebut, seperti yang disampaikan Sekretaris Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi.

"Empat kali. Surat pertamanya, Mei 2018. Yang kedua, Januari 2019, yang ketiga, Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," ujar Riyadi, Jumat (5/3/2021), seperti dilansir Tribunnews.com.

BP BUMD DKI tak pernah diajak atau diundang oleh DPRD membahas persoalan yang terkait dengan penjualan saham di perusahaan bir produsen Anker, Carlsberg, dan San Miguel itu.

Padahal, kata Riyadi, BP BUMD DKI sudah memiliki dua jenis hasil kajian terkait rencana penjualan tersebut.

Kajian tersebut yakni tentang review investasi saham dan rencana divestasi atau pelepasan saham di PT Delta Djakarta.

"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kita juga belum pernah diundang untuk membahas," jelas dia.

Janji kampanye Anies

Penjualan saham Pemprov DKI di Pt delta Djakarta merupakan salah satu janji kampanye Gubernur Anies Baswedan pada 2017.

Anies melontarkan niat tersebut karena ingin menjauhkan generasi muda dari minuman keras.

Di samping itu, ia mengatakan bahwa 26,25 persen saham PT Delta Djakarta yang dimiliki Pemprov DKI tidak menguntungkan.

"Dengan menjual saham tersebut, uangnya bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga," ujar Anies.

"Dari sisi keuntungan juga tidak menguntungkan. Dari sisi kebutuhan warga, warga justru lebih membutuhkan air bersih daripada air minuman keras. Jadi dari air minuman keras untuk air minum, minuman keras untuk air bersih," ucap Anies (24/1/2017).

Setelah terpilih, Anies bersama wakilnya Sandiaga Uno pernah mengumumkan kepastian pelepasan saham di PT Delta Djakarta pada 16 Mei 2018. Namun, hal itu belum terealisasi hingga kini.

Mencuat lagi ke permukaan

Isu ini muncul lagi ke permukaan ketika masyarakat dihebohkan dengan adanya aturan investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Namun, aturan ini sudah dicabut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari khalayak serta masukan dari para pemuka agama.

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," tegas Jokowi dalam keterangan pers virtualnya, Selasa (2/3/2021).

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta kemudian meminta Gubernur Anies juga tegas soal rencana melepas saham di perusahaan bir tersebut, setelah dicabutnya aturan soal investasi miras oleh Presiden.

"Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan Perpres soal investasi miras," ungkap Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto, Selasa.

Ketua DPRD: Tidak urgen

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, tak ada alasan genting Pemprov DKI Jakarta mengajukan penjualan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta.

Dia mempertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta mengapa begitu mengotot menjual saham perusahaan bir tersebut.

"Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual (kepemilikan saham) PT Delta?" ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Menurut Prasetio, perusahaan bir tersebut tidak memiliki masalah yang merugikan Pemprov DKI Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Mau Jual Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI 4 Kali Surati DPRD Tapi Tak Pernah Dibalas".