Salin Artikel

Keluarga ASN dan DPRD Seharusnya Divaksinasi Bersama Masyarakat Umum

"Keluarga, misalnya istri atau suami, yang memang tidak termasuk pekerja publik, tidak memiliki masalah kesehatan atau tidak termasuk disabilitas, berarti masuk kategori masyarakat umum," ujar Dicky kepada Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Menurut dia, anggota keluarga atau kerabat pejabat yang bukan petugas pelayanan publik tidak masuk sasaran prioritas penerima vaksin Covid-19 tahap kedua.

Dengan begitu, mereka seharusnya baru bisa menjalani vaksinasi Covid-19 pada tahap terakhir yang akan menyasar masyarakat umum.

"Ya dia akan menjadi posisi terakhir menerima vaksin. Itu urutan yang berlaku universal," ungkapnya.

Pemerintah pusat, kata Dicky, telah menentukan kelompok prioritas penerima vaksin berdasarkan tingkat risiko paparan Covid-19. Pengelompokan dilakukan karena masih terbatasnya dosis vaksin yang tersedia.

Sementara target jangka pendek dari pelaksanaan vaksinasi adalah menekan tingkat kesakitan dan kematian akibat Covid-19.

"Harus kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai target, terutama jangka pendek," kata Dicky.

Kerabat anggota DPRD dan Pegawai Pemkot Ikut Vaksin

Kerabat anggota DPRD hingga keluarga pegawai pemerintah kota ditemukan menjalani vaksinasi Covid-19 di RSU Tangerang Selatan, Selasa lalu. Sejumlah orang yang bukan sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua itu mengaku baru menjalani penyuntikan vaksin dosis pertama.

Salah satunya adalah Leo. Dia mengaku mendapat jatah vaksin setelah didaftarkan oleh keluarganya yang merupakan anggota DPRD Tangerang Selatan.

"Dari keluarga sih, orang DPRD," ujar Leo di lokasi seperti dilaporkan Tribun Jakarta, Selasa.

Dia kemudian menceritakan pengalaman pertamanya menjalani vaksinasi Covid-19. Menurut Leo, tidak ada efek samping apapun seperti informasi yang ketahuinya.

"Enggak, bahkan katanya tangannya bakal lemas saja, tapi ini enggak lemas, biasa saja sih," pungkas Leo.

Selain Leo, terdapat peserta vaksinasi Covid-19 bernama Asmoro Pujo (71).

Warga lanjut usia itu bisa menjadi peserta vaksinasi Covid-19 karena masih berkerabat dengan anggota DPRD Tangerang Selatan.

Namun, dia tidak mengungkapkan sosok anggota DPRD Tangerang Selatan yang dimaksud.

"Iya dari anggota DPRD teman-teman di situ lah," kata Pujo.

Ditemukan pula rombongan berjumlah tiga orang yang mengaku anggota keluarga pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Seorang ibu yang mengaku istri pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta dua anaknya bisa mendapatkan jatah vaksin tahap kedua.

"Dinas mananya, kami kan cuma istri ya jadi enggak terlalu ini ya," ujar wanita yang enggan menyebutkan namanya itu.

"Iya didaftarin, iya bertiga, ini keluarga," sambungnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/18/21454911/keluarga-asn-dan-dprd-seharusnya-divaksinasi-bersama-masyarakat-umum

Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke