TMII Terus Merugi hingga Diambil Alih Negara, Yayasan Harapan Kita Mengaku Tak Pernah Bebankan Kas Negara

Sekretaris YHK Tri Sasangka Putra Ismail mengatakan, yayasan tidak pernah membebani anggaran pemerintah atau melakukan swakelola TMII secara mandiri.

Pasalnya, menurut Tri, pengelolaan TMII diserahkan ke YHK pada 1975. Namun, pada 2010, Sekretariat Negara memproses balik nama sertifikat hak pakai dari YHK menjadi atas nama Presiden Republik Indonesia atas tanah TMII seluas 146,7704 hektar.

Dalam mengelola TMII, Yayasan Harapan Kita menyebut ada tata kelola keuangan yang dilakukan melalui proses audit secara otonomi di antaranya membentuk unit pengelola, pengurusan SDM, dan pemeliharaan.

Proses audit juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kebutuhan anggaran yang tidak dapat tercukupi untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian TMII selalu ditanggung oleh Yayasan Harapan Kita sebagai suatu bentuk kontribusi negara sesuai Keppres Nomor 51 tahun 1977,” ucap Tri, Minggu (11/4/2021), dilansir dari Warta Kota. 

Lebih lanjut, Yayasan Harapan Kita akan bersikap kooperatif untuk menuntaskan proses transisi pengelolaan TMII. Pemerintah telah menetapkan jangka waktu tiga bulan sebagai masa transisi pengelolaan TMII.

“Kami juga akan menyambut tim dari Sekretariat Negara sekaligus tim transisi yang kami juga sudah dapatkan SK-nya itu, termasuk perundingan dalam batas waktu yang telah ditetapkan selama masa tiga bulan itu,” kata Tri.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap alasan pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

Ia menyebutkan, salah satu yang jadi pertimbangan yakni kerugian yang dialami TMII setiap tahun yang nilainya mencapai Rp 40 miliar-Rp 50 miliar.

"Ada kerugian antara Rp 40-50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan," kata Moeldoko dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kompas TV, Jumat (9/4/2021).

Atas kerugian itu, kata Moeldoko, TMII tidak dapat berkontribusi pada keuangan negara. Malahan, setiap tahun Yayasan Harapan Kita harus menutup kerugian dengan melakukan subsidi hingga Rp 40 miliar-Rp 50 miliar.

"Kasihan Yayasan Harapan Kita nombokin terus dari waktu ke waktu," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul YHK Hormati Keputusan Pemerintah dan Siap Berunding Bahas Pengelolaan TMII