7 Pejabat DKI Mengundurkan Diri di Era Kepemimpinan Anies

Alasan pengunduran dirinya adalah tidak perform atau tidak sanggup dengan target yang diberikan Gubernur Anies Baswedan.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, Pujiono merasa dirinya tidak sanggup mengelola aset DKI yang jumlahnya lebih dari Rp 500 triliun itu.

"Jadi ngerasa kurang sanggup mengatasi persoalan aset kita," ucap Mujiyono, Selasa pekan lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matalii yang mengatakan pejabat yang tidak memenuhi target kinerja diberikan dua jalan. Jalan pertama dicopot dari jabatan atau memilih jalan kedua yaitu mengundurkan diri.

"Kami berikan kesempatan kedua untuk mengoreksi dan mencapai target. Bila tetap tidak berhasil maka kami harus sudah siap untuk dievaluasi dan diberikan dua pilihan, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan pimpinan," kata Marullah, Minggu (23/5/2021).

Pujiono tidak sendiri, sebelumnya ada sejumlah pejabat lain di Pemprov DKI Jakarta yang mundur dari jabatannya dengan beragam alasan.

Setidaknya ada tujuh  pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang kemudian mundur dengan beragam alasan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edy Junaedi

Edy Junaidi mundur dari jabatan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang kini berganti nama menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) pada 31 November 2019

Edy mundur setelah ramai isu ada alokasi anggaran untuk membiayai influencer dari luar negeri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta yang saat itu dijabat Chaidir menyebut pengunduran diri Edy merupakan keinginan pribadi. Chaidir membantah adanya tekanan yang mendesak Edy mundur setelah berita tentang anggaran senilai Rp 5 miliar tersebut mencuat ke publik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra

Tak berselang lama setelah Edy, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra juga mengajukan pengunduran di bulan dan tahun yang sama.

Mahendra menjadi sorotan publik setelah banyak anggaran janggal terungkap dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

Anggaran janggal tersebut di antaranya untuk lima orang influencer senilai Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Namun Anies menyanggah pengunduran diri anak buahnya itu lantaran anggaran-anggaran janggal yang sedang menjadi sorotan. Pengunduran Mahendra disebut karena Mahendra ingin kembali menjadi widyaswara.

"Pak Mahendra akan kembali jadi widyaswara seperti posisi beliau sebelumnya," kata Anies.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta Kelik Indriyanto

Dua bulan setelah itu, surat pengunduran diri datang dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kelik Indriyanto. Kabar yang beredar saat itu, Kelik akan menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Kepala BKD Chaidir mengatakan, kelik mundur karena kinerjak yang kurang baik seperti pembangunan Rumah DP Rp 0 yang dinilai tidak maksimal.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo

Kepala BPBD DKI Subejo menyerahkan jabatannya ke Pemprov DKI berbarengan dengan Kelik Indriyanto yaitu pada 24 Februari 2020.

Alasannya sama dengan eks Kepala Bappeda Mahendra, Subejo disebut ingin menjadi widyaswara.

Widyaswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendidik dan mengajar PNS di lembaga pelatihan atau diklat pemerintah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani

Kurang lebih setahun jeda waktu pejabat DKI tidak ada yang melayangkan surat pengunduran diri. Setelah itu, Kepala Bapenda DKI Mohammad Tsani melayangkan surat pengunduran dirinya.

Saat dihubungi 21 Mei 2021, Tsani menyebutkan pengunduran dirinya tidak bisa dijelaskan dengan gamblang.

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu resmi turun dari jabatannya pada 26 Februari 2021. Dia menolak bahwa pengunduran dirinya dikaitkan dengan kinerja yang kurang dan merasa sudah bekerja semaksimal mungkin.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono

Seperti yang diterangkan sebelumnya, Pujiono berhenti menjabat sebagai kepala BPAD DKI sejak 17 Mei 2021. Alasannya tidak mencapai target yang sudah menjadi perjanjian kontrak kinerja saat diangkat menjadi Kepala BPAD DKI Jakarta.

Direktur Transjakarta, Agung Wicaksono

Tidak hanya di tataran birokrat, pejabat yang menggawangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta juga ada yang mundur di era kepemimpinan Anies. Direktur Transjakarta, Agung Wicaksono mundur dengan ingin memprioritaskan keluarga.

Sebelum meninggalkan jabatannya, Agung memberikan sanjungan kepada Anies sebagai bapak integrasi.

"Terimakasih Gubernur DKI Jakarta Bapak Integritas Transportasi Anies Rasyid Baswedan, telah mengizinkan saya mengundurkan diri karena alasan pribadi untuk kebutuhan keluarga saya," kata Agung.