Bergulirnya Rencana Penerapan Kembali Ganjil Genap di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta

Aturan ganjil genap diketahui ditiadakan karena adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSSB) pada April 2020.

Kemudian, ganjil genap kembali diberlakukan mulai 3 Agustus 2020 dan ditiadakan lagi sejak 14 September 2020.

Memasuki bulan keenam tahun 2021, muncul rencana diberlakukan kembali sistem ganjil genap di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.

Volume kendaraan meningkat

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana memberlakukan kembali sistem ganjil genap karena saat ini terjadi kepadatan lalu lintas di Jakarta.

Volume kendaraan di Jakarta saat ini meningkat hingga 11,5 persen dari beberapa waktu sebelumnya.

"Kondisinya pada pagi hari itu terjadi kepadatan. Kenaikan sebesar 11,5 persen itu memang terjadi kepadatan, ada option untuk ganjil-genap diberlakukan kembali," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo, Kamis (3/6/2021).

Sambodo mengatakan, penerapan kembali aturan itu akan dikaji lebih dahulu bersama instansi lain, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Salah satu pembahasannya, kata Sambodo, mengenai jumlah moda transportasi umum yang cukup karena diprediksi penumpang akan meningkat dengan diterapkannya ganjil genap.

"Kapasitas angkutan umum yang harus ditingkatkan. Kenapa? Karena masih masa pandemi Covid-19. Kalau ada ganjil genap pasti ada perpindahan moda transportasi dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna kendaraan umum," kata Sambodo.

Catatan jika diberlakukan

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan sebelum sistem ganjil genap di Jakarta diterapkan kembali.

Ini yang menjadi pembahasan dalam pengkajian bersama intansi lain terkait rencana pemberlakuan ganjil genap.

Pertama, masyarakat wajib patuh menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selama di luar rumah sebagai penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.

Kedua, pemerintah tidak kecolongan dalam menggiatkan 3T, yakni tracing, testing, dan treatment untuk menekan penularan Covid-19.

"Setelah kedua upaya itu kami bisa lihat ada keberhasilan, maka sektor transportasi bisa mengimbangi dengan kebijakan ganjil genap,” kata Syafrin dalam diskusi virtual, Rabu (2/6/2021), dilansir dari Wartakotalive.

Rencana diberlakukan kembali ganjil genap juga mempertimbangkan kasus Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya.

"Kami lihat dulu bagaimana tren kasus positif di Jakarta, bahkan di Jabodetabek secara utuh. Kemudian kami masuk dalam usulan pelonggaran dari sisi penerapan ganjil genap,” kata Syafrin.

Daerah prioritas

Syafrin mengatakan, ada persoalan yang harus dituntaskan Dihub DKI sebelum diberlakukan ganjil genap.

Salah satunya menentukan jalan yang menjadi prioritas diberlakukannya ganjil genap.

"Jika kami masuk kepada pelonggaran ganjil genap, maka yang diambil tidak total di 25 ruas jalan, tetapi secara bertahap, kami identifikasi ruas jalan mana saja yang memang benar-benar menjadi destinasi atau tujuan pelaku perjalanan secara umum di sana kami lakukan pembatasan," kata Syafrin.

Menurut Syafrin, pihaknya telah mengantongi data-data terkait dengan destinasi yang ramai dikunjungi di masa pandemi.

Namun demikian, saat ini data itu masih perlu diidentifikasi, termasuk menentukan yang menjadi titik kemacetan.

Nantinya Pemprov DKI akan memperkuat transportasi umum saat ganjil genap kembali diterapkan di titik kemacetan itu.

“Untuk mengetahui destinasi tentu kami sudah memiliki data-data akurat pelaku perjalanan, sehingga bisa kami identifikasi prioritas penerapan ganjil genap itu di mana, dan kami akan melakukan penguatan di angkutan umumnya," papar Syafrin.

Catatan lain yang harus diperhatikan yakni mengenai moda transportasi umum sebelum diberlakukan ganjil genap.

Syafrin menjelaskan, penguatan yang dimaksud dapat berupa penambahan unit transportasi seperti bus tranjakarta, kereta LRT, MRT, dan sebagainya.

"Di sana kami akan melakukan penguatan untuk layanan angkutan umum. Jadi apakah di sana layanan transjakarta, KRL, LRT, MRT, dan angkutan umum reguler lainnya tentu kami koordinasikan untuk diperkuat," kata Syafrin.

Sebab, sektor transportasi dinilai bisa mempengaruhi penyebaran Covid-19 di sesama penumpang mengingat penularannya mudah terjadi dalam kerumunan orang.

Peningkatan kasus Covid-19

Namun, rencana diberlakukan kembali ganjil genap ini muncul di tengah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat, terjadi lonjakan kasus aktif Covid-19 dalam dua minggu terakhir, terhitung sejak 17 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021.

Peningkatan kasus aktif menembus angka 3.365 kasus, disebabkan oleh kembalinya masyarakat berkegiatan pasca-libur Idul Fitri 1442 Hijriah.

Hingga 31 Mei, tercatat ada 10.658 kasus aktif Covid-19 di Jakarta, setelah bertambah 3.365 kasus dua minggu terakhir.

Kasus Covid-19 di Jakarta masih terus meningkat sampai Kamis kemarin.

Dikutip dari laman corona.jakarta.go.id, terdapat penambahan 193 kasus, hingga total ada 10.832 kasus aktif Covid-19.

Syafrin mengatakan, angka penularan kasus Covid-19 di DKI Jakarta menjadi faktor utama keputusan pemberlakuan kembali ganjil-genap di DKI Jakarta.

"(Angka) kasus Covid-19 itu jadi faktor utama," kata Syafrin, kemarin.

Sehingga saat ini, kata Syafrin, Pemprov DKI belum menerapkan kembali kebijakan ganjil-genap di ruas jalan Jakarta.

Syafrin menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam mengambil kebijakan.

Itulah sebabnya ketika kasus aktif Covid-19 meningkat, kebijakan ganjil-genap ditiadakan untuk menghindari potensi kerumunan di transportasi umum.

Saat ini Pemprov DKI terus mengkaji kemungkinan diberlakukan kembali ganjil-genap di beberapa ruas tertentu untuk mengurangi tingkat kemacetan, termasuk dari rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).