DKI Jakarta, antara Lanjutkan Megaproyek atau Tangani Pandemi Covid-19

Hal itu membuat beberapa anggota legislatif di Kebon Sirih mulai bersuara soal anggaran. Mereka mempersoalkan apakah Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan program pembangunan atau menyelamatkan warga Jakarta dari pandemi Covid-19.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, wacana pergeseran anggaran sudah digelar sejak Jumat (2/7/2021).

"Mereka (Pemprov DKI) sudah merencanakan sejak hari Jumat yang lalu, mereka sedang menghitung secara teknis pos-pos mana yang tidak bisa dilaksanakan secara waktu," kata dia pada Selasa pekan ini.

Dia menyebutkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini kondisinya berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta dengan mudah mengalihkan anggaran nonprioritas untuk dijadikan dana penanganan Covid-19.

Tahun 2021 hampir semua program yang masuk dalam APBD adalah prioritas, sehingga akan sangat sulit untuk menggeser anggaran yang sudah dialokasikan di tempat tertentu.

"Kalau dulu kan yang enggak prioritas banyak seperti kegiatan sosialisasi, gampang kami refocusing, kalau sekarang hampir semuanya prioritas," kata politisi Partai Demokrat itu.

Namun, yang lebih penting dari itu, kata Mujiyono, apakah uang yang ada saat ini bisa digeser? Mengingat pencapaian pendapatan daerah pada pertengahan Juni lalu baru mencapai 28 persen.

"Refocusing itu hanya menggeser angka, menggeser peruntukan. Yang paling penting apa? Cash flow-nya! Percuma geser-geser, tapi duitnya enggak ada," kata dia.

Anggaran proyek JIS, TIM, dan Formula E agar digeser

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai tidak sulit untuk melakukan refocusing anggaran di DKI Jakarta. Sejumlah megaproyek yang memakan anggaran triliunan rupiah seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), dan penyelenggaraan Formula E bisa saja dipindahkan untuk penanganan Covid-19.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta rasional dalam menentukan pergeseran anggaran. Misalnya penyelenggaraan Formula E yang pasti tidak akan terselenggara selama pandemi Covid-19 belum tertangani.

"Cara pandangnya itu musti kita samakan, apakah nanti Dewan, apakah Formula E darurat yang harus segera dilaksanakan? Katakanlah tidak, kenapa tidak dilakukan refocusing?" kata Gembong.

Proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah juga ada pada revitalisasi TIM dan pembangunan JIS. Jika memang sangat diperlukan, Gembong berharap Pemprov DKI bisa menghentikan sementara pembangunan JIS dan memprioritaskan keselamatan warga Jakarta dari pandemi.

"Pertimbangannya untuk kemanusiaan, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas kesehatan masyarakat Ibu Kota," kata Gembong.

Anggaran Formula E mencapai Rp 1,6 triliun. Jumlah itu setara dengan anggaran penyaluran bantuan sosial tunai (BST) empat tahap dari Januari-April 2021.

Anggaran penyelenggaraan Formula E ini dibebankan sepenuhnya ke APBD DKI Jakarta. Namun, hingga saat ini penyelenggaraan Formula E terkatung-katung karena pandemi Covid-19 yang terus berlangsung.

Sementara proyek pembangunan JIS dan revitalisasi TIM anggarannya diambil dari pinjaman pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Revitalisasi TIM mendapat jatah Rp 200 miliar, dan pembangunan JIS dialokasikan sebesar Rp 1,18 triliun.

Anies pastikan refocusing anggaran demi keselamatan warga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan refocusing anggaran dalam APBD DKI Jakarta tahun 2021 diprioritaskan untuk keselamatan warga Jakarta di tengah pandemi ini.

"Tentu (ada refocusing), tapi anggaran itu kan penyesuaian terus-menerus. Kami di Jakarta ini memprioritaskan keselamatan warga, itu nomor satu," kata Anies.

Dia memberikan contoh refocusing anggaran yang terjadi tahun lalu, di saat anggaran untuk gaji pegawai di Jakarta harus digeser untuk anggaran bantuan sosial.

Pergeseran anggaran nantinya tidak terkait dengan serapan anggaran yang tercapai atau tidak, tetapi diprioritaskan pada kebutuhan penanganan Covid-19.

"Dan itu bergerak dinamis dari bulan ke bulan pergeserannya terjadi," kata Anies.

Setelah memastikan akan ada pergeseran anggaran, Anies juga memastikan tahun ini tidak ada pemotongan gaji pegawai DKI seperti yang terjadi tahun lalu. Dia mengatakan, pergeseran akan dilakukan pada anggaran lain yang dinilai bisa menutup anggaran penanganan Covid-19 yang semakin meningkat.