77 Perusahaan di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan PPKM Darurat

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andriansyah mengatakan, pihaknya pun harus menutup 886 perusahaan.

Sebanyak 77 perusahaan ditutup karena melanggar aturan PPKM Darurat yakni jumlah pekerja lebih dari ketentuan atau perusahaan tersebut bukan termasuk sektor esensial dan kritikal.

"Di mana 886 perusahaan dilakukan penutupan, dengan rincian 809 perusahaan ditutup karena ada karyawan yang terkonfirmasi Covid-19," kata Andriansyah di Cakung, Jakarta Timur, Jumat (23/7/2021) dilansir dari Tribun Jakarta.

Andriansyah menyebut, perusahaan yang melanggar aturan PPKM Darurat telah diberi pembinaan dan teguran tertulis sebelum ditutup.

"Tapi pada saat kita lakukan pengecekan kedua dia tidak melakukan catatan-catatan atau rekomendasi perbaikan dengan terpaksa kami lakukan penutupan," ujarnya.

Seperti diketahui, selama PPKM Darurat, Pemprov DKI hanya mengizinkan operasional perusahaan di sektor esensial dan kritikal. Sementara itu, perusahaan di sektor non-esensial harus memberlakukan WFH 100 persen.

Pemerintah pun telah memperpanjang pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021, masa perpanjangan PPKM Darurat kini bernama "PPKM Level 4 Covid-19".

Salah satu aturan yang masih diberlakukan adalah pemberlakuan WFH 100 persen untuk perusahaan sektor non-esensial.

Inmendagri itu menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Jawa dan Bali yang memiliki risiko penularan Covid-19 di level 3 dan 4.

Berdasarkan asesmen itu, wilayah Jabodetabek masuk dalam kriteria level 4 penularan Covid-19. Daerah yang masuk kriteria level 4 adalah daerah yang mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150/100.000 penduduk per minggu.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Pemprov DKI Tutup 886 Perusahaan Selama PPKM Darurat