Ada Pungli Bansos PKH di Tangerang, Wali Kota Sebut Pemkot Tak Terlibat Penyalurannya

TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan pihak Pemkot tidak terlibat dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH).

Adapun Arief mengungkapkan hal itu usai Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan adanya praktik pungutan liar (pungli) atas bansos PKH di Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Menurutnya, pengawasan penyaluran PKH dilakukan oleh pendamping PKH.

Tiap pendamping PKH ditunjuk oleh Kemensos dan mereka berkoordinasi langsung oleh kementerian tersebut.

"Sebenernya mereka ini, pendamping PKH, ditunjuk langsung sama Kemensos," papar dia melalui sambungan telepon, Jumat (30/7/2021).

"Jadi, koordinasinya mereka lebih langsung ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos, ketimbang ke kami," sambungnya.

Arief lantas meminta Kemensos agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang lebih dilibatkan dalam proses penyaluran bansos PKH.

Berkait penyaluran itu, dia mengaku, Pemkot tidak dapat mengintervensi skema yang telah ada. Pasalnya, menurut Arief, bansos tersebut merupakan program Kemensos.

Arief berujar, pihak yang menentukan siapa saja yang menerima PKH pun bukan dilakukan oleh Pemkot atau Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang.

Pendamping PKH yang mengusulkan langsung daftar nama penerima bantuan itu ke Kemensos.

"Yang ngusulin (nama penerima) itu kan tim PKH yang nyari, skrining, nanti datanya dikirim ke kami, kami tandatangan. Yang nyari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) juga dari pendamping PKH itu," papar Politikus Demokrat tersebut.

Pemkot atau Dinsos Kota Tangerang hanya dapat menyosialisasikan adanya PKH kepada warga di wilayah tersebut.

"Itu sebenarnya program Kemensos yang langsung jalannya turun (ke warga). Kami, pemda, lebih terbatas menyosialisasikan," kata Arief.

Meski demikian, dia tak dapat memutuskan siapa pihak yang bertanggungjawab terkait adanya pungli bansos PKH itu.

Keputusan terkait siapa oknum pungli di Kota Tangerang dia serahkan kepada Polres Metro Tangerang Kota dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang.

"Jadi gini, saya enggak bisa bilang pendamping PKH itu melakukan pungli. Saya enggak bisa bilang gitu, karena sekarang lagi diinvestigasi," ucap Arief.

Investigasi polisi dan Kejari

Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim sebelumnya berujar, pihaknya meminta keterangan dari lima penerima PKH yang merupakan warga Karang Tengah.

Kelima warga itu adalah ibu rumah tangga yang di antaranya bekerja sebagai pedagang dan buruh cuci.

Hasil dari pemeriksaan sementara, empat di antaranya mengaku telah menerima bantuan PKH sejak 2018.

Sementara itu, satu penerima lainnya baru menerima bantuan satu kali pada 2021. Padahal, dia telah terdaftar sebagai penerima PKH sejak 2017.

Tak hanya itu, salah seorang warga hanya menerima bansos sebesar Rp 500.000 per tiga bulan pada 2021, sedangkan empat warga lainnya menerima bantuan sebesar Rp 600.000 pada 2018-2020.

Abdul menambahkan, kelima warga tersebut juga menerima bantuan sembako dalam bentuk beras 12 kilogram, pisang 1 kilogram, dan sayur mayur.

Lima penerima bantuan itu serempak menyebutkan bahwa pendamping PKH mereka bernama Maryati dan M Aminullah.

Meski demikian, melalui rilis tersebut tidak dijelaskan apakah warga yang hanya menerima Rp 500.000 itu merupakan korban pungli.

Dalam rilis itu juga tidak dijelaskan apakah warga yang baru menerima bantuan pada tahun ini merupakan korban pungli.

Nama atau inisial dari lima warga tersebut pun tidak ditulis.

Sementara itu, Kejari juga telah membentuk tim khusus untuk mengumpulkan data-data kasus tersebut.

Adapun pembentukan tim khusus itu usai kepolisian memeriksa sejumlah korban.

"Kemudian kami, Kejari Kota Tangerang, sudah membentuk tim khusus untuk mengumpulkan bukti terkait adanya pungli yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH (program keluarga harapan)," papar Kepala Kejari Kota Tangerang I Dewa Gede Wirajana.