Dukung Usul Politisi PDI-P, Fraksi PSI Dorong Hak Interpelasi Bahas Formula E

Pengajuan hak interpelasi, kata Michael, merespons wacana Anggota Fraksi PDI-P Johnny Simanjuntak yang menginginkan fraksinya mengajukan hak tersebut.

"Kalau ada partai lain yang melihat bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan di Formula E tentu saja kami sambut baik. Kalau bisa jangan hanya interpelasi, tapi sekaligus ajukan hak angket," kata Michael dalam keterangan tertulis, Selasa (10/8/2021).

Michael mengatakan, interpelasi mendesak dilakukan setelah dikeluarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 yang menetapkan Formula E menjadi isu prioritas.

Anggaran senilai Rp 4,48 triliun untuk Formula E seharusnya digunakan untuk penanganan pandemi.

Dia juga menyoroti studi kelayakan yang direkomendasikan BPK 2019 lalu untuk penyelenggaraan Formula E belum ada hingga saat ini.

"Lagi pula revisi Feasibility Study yang direkomendasikan BPK saja belum dikerjakan, kok sudah berani langsung menjadwalkan kegiatan ini? Gubernur Anies tolong jangan tunggangi uang rakyat untuk tujuan politik elektoral pilpres semata," kata Michael.

Dengan adanya dua partai yang mengajukan hak interpelasi, menurut Michael, hal tersebut bisa terwujud.

Syarat hak interpelasi, yakni diajukan dua fraksi dengan total anggota melebihi 15 orang.

"Saya yakin sama seperti kami, PDI-P juga akan menyuarakan kekritisan terhadap Pak Anies. Kami berharap kritik itu konkret, yaitu kita sama-sama gulirkan interpelasi. Dua fraksi cukup. Kalau PDI-P benar serius dan tegas ingin memanggil Pak Anies, dengan gabungan dukungan PSI maka interpelasi ini pasti akan berjalan," kata Michael.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan dirinya akan meminta Fraksi PDI-Perjuangan untuk menggunakan hak interpelasi memanggil Gubernur Anies untuk menjelaskan rencana Formula E.

"Saya nanti akan memengaruhi Fraksi PDI-P, kita akan menyampaikan hak interpelasi," kata Johnny saat dihubungi melalui telepon, Senin (9/8/2021).

Johnny mengatakan, interpelasi tersebut merupakan jalan yang akan ditempuh PDI-P untuk meminta keterangan Anies.

Johnny menilai kebijakan Anies yang memprioritaskan Formula E di masa pandemi Covid-19 sudah keterlaluan.

"Menurut saya itu sudah kebangetan. Jadi kita itu masih mau berhura-hura, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Karena dia tidak merasakan itu (penderitaan). Nanti saya akan minta ke fraksi saya untuk bikin hak interpelasi, itu kalau dia (Anies) ngotot," kata Johnny.

Anies mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021. Dalam Instruksi itu, Anies menyebut Formula E menjadi isu prioritas yang harus dituntaskan di tahun 2022.

"Formula E target keluaran terselenggara lomba Formula E, target waktu Juni 2022," tulis Anies.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, alasan Pemprov DKI Jakarta berencana menyelenggarakan balap Formula E pada Juni 2022 karena bertepatan dengan bulan ulang tahun DKI Jakarta.

"Kan ulang tahun Jakarta bulan Juni, kita tunggu keputusan dari sana (penyelenggara), Jakpro dan Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) yang berkordinasi dengan pihak Formula E," tutur Riza dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021) malam.

Selain alasan ulang tahun Jakarta, Riza menyebutkan, penyelenggaraan Formula E sudah lama diagendakan Pemprov DKI Jakarta.

Namun, karena terjadi pandemi Covid-19, akhirnya program itu diundur dan kemungkinan bisa terselenggara pada 2022.

"Kan harusnya 2020, tapi karena ada Covid-19 mundur 2021, mundur (lagi ke) 2022. Bukan ulang tahun (saja), ini kan agenda sudah lama diprogramkan, waktunya bulan Juni," ucap Riza.

Riza mengatakan, Formula E dipastikan akan terselenggara pada Juni 2022 sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Terkait anggaran penyelenggaraan, Riza menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta sudah membayar kepada pihak penyelenggara.

"Kan sudah dibayar sebelumnya," ucap dia.