Dia terjaring razia karena mobil yang digunakannya berpelat nomor ganjil dengan belakang RFT.
Namun, Viani tidak terima terjaring razia. Dia merasa tetap berhak melintas meski pelat nomornya tidak sesuai dengan tanggal hari itu.
"Nanti saya akan protes, saya yang bikin aturan," kata Viani kepada petugas lalu lintas yang melakukan razia.
Saat diwawancarai awak media, Viani mengaku sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, yakni anggota Komisi D yang juga merupakan anggota Fraksi PSI.
Dia menyebutkan, biasanya mobilnya bisa lewat meski diterapkan sistem ganjil genap.
"Biasanya pelat nomor saya kalau kita tugas boleh (lewat). Sekarang saya tugas jam 09.00, vaksin di Penjaringan, terus kita enggak bisa lewat seperti ini kenapa?" kata dia.
Ditegur pimpinan DPRD
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyayangkan sikap arogan Viani. Wakil rakyat seharusnya tidak diistimewakan atau kebal aturan ganjil genap.
"Saya kira anggota DPRD harus taat dengan aturan, enggak boleh arogan, aturan itu (ganjil genap) enggak ada keistimewaan (untuk anggota DPRD) itu," kata Taufik.
Taufik mengatakan, apabila ada yang melaporkan perilaku Viani ke Badan Kehormatan, kemungkinan laporan itu akan diproses.
"Kalau ada yang laporin ke BK (Badan Kehormatan). Saya kira mestinya kalau ada laporan, BK akan panggil," tutur dia.
Dia juga menyayangkan sikap ngotot Viani saat diminta memutar oleh petugas lalu lintas. Padahal, menurut Taufik, jika aturannya diminta putar balik, Viani seharusnya langsung mengikutinya.
"Enggak boleh arogan begitu, apa susahnya, suruh muter ya muter, cari jalan lain," ucap Taufik.
Diberikan peringatan keras oleh PSI
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan sudah menegur dengan keras Viani karena peristiwa pelanggaran ganjil genap itu.
"Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali," kata Michael.
Michael mengatakan, PSI meminta maaf atas peristiwa cekcok tersebut.
PSI, kata Michael, mengapresiasi petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan yang menegakkan aturan kepada anggotanya.
"Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada para petugas di lapangan," kata Michael.
Aturan pengecualian ganjil genap
Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelumnya sudah memberikan kriteria kendaraan yang boleh melintas di ruas jalan yang diterapkan ganjil genap.
Dalam kriteria tersebut, tak ada keistimewaan untuk anggota DPRD DKI Jakarta. Keistimewaan lembaga hanya diberikan pada pimpinan lembaga tinggi negara seperti presiden, pimpinan DPR RI, MPR RI, dan DPD RI.
Berikut sejumlah kendaraan yang memiliki keistimewaan melintas di ruas jalan yang diterapkan ganjil genap di DKI Jakarta:
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/13/08135711/arogansi-anggota-f-psi-viani-limardi-tak-terima-kena-razia-ganjil-genap