Data Covid-19 Depok Masih Rekonsiliasi, Hari Ini Akan Rilis

Hal ini disebut berkaitan dengan proses rekonsiliasi data yang sedang ditempuh oleh Pemerintah Kota Depok bersama Pemprov Jawa Barat maupun Kementerian Kesehatan.

"Masih rekonsiliasi," ujar juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada Kompas.com pada Minggu (22/8/2021) malam.

Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mengumumkan telah duduk bersama Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan sengkarut masalah ini pada Kamis (12/8/2021) lalu.

Mereka sepakat membereskan hal ini dan menyebut bahwa per Selasa (17/8/2021), masalah sudah tuntas dengan dilakukannya integrasi data secara cepat dan tuntas melalui bridging data dengan cara replace data, dari PICODEP Kota Depok dan Pikobar Jawa Barat ke data NAR (new all records) Kementerian Kesehatan.

Namun, per Selasa itu, rekonsiliasi data rupanya belum rampung. Bahkan, pada Kamis (19/8/2021), situs resmi Pikobar Jawa Barat menampilkan jumlah kasus aktif Covid-19, tujuh kali lipat lebih banyak dengan yang dilaporkan oleh Depok.

Meski demikian, pekan ini rekonsiliasi data itu dijanjikan sudah selesai.

"(Data update Covid-19) besok (hari ini) baru akan dirilis," kata Dadang.

Bermasalah berbulan-bulan

Masalah perbedaan data antara Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Pusat dalam hal kasus Covid-19 sudah dilaporkan sejak tahun 2020.

Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Pusat pernah mengumumkan data kasus Covid-19 yang lebih kecil daripada yang dilaporkan Pemerintah Kota Depok.

Belakangan, terjadi hal sebaliknya, seperti saat juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut kasus aktif Covid-19 di Depok terbanyak se-Indonesia pada Kamis (5/8/2021).

Wiku bilang, saat itu kasus aktif Covid-19 di Depok sebanyak 27.389 pasien.

Pernyataan Wiku langsung dibantah oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, karena data pada hari yang sama dengan pengumuman Wiku, jumlah kasus aktif Covid-19 di Depok tercatat tersisa 9.519 pasien.

"Kondisi ini (kesenjangan data) sudah saya sampaikan berkali-kali kepada Satgas Pusat, bahkan dari tahun 2020," ujar Dadang kepada Kompas.com pada Jumat (6/8/2021).

Kesenjangan data ini membuat pengambilan kebijakan jadi bermasalah karena tak sesuai keadaan nyata di lapangan.

"Ini menjadi masalah utama dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, padahal data adalah basis utama kebijakan dan dijadikan input perhitungan zona risiko daerah. Bagaimana zona risiko daerah bisa valid hasilnya, jika diambil dari basis data yang salah," jelasnya.