Melihat Persiapan Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Depok, Tangerang, Tangsel, dan Bekasi

Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka (PTM) dapat digelar secara terbatas. Pemerintah daerah Jadetabek pun mulai mempersiapkan uji coba PTM secara terbatas.

Jakarta

Pemprov DKI Jakarta mengizinkan PTM digelar secara terbatas pada 30 Agustus 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.026 Tahun 2021.

"Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka secara terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri," tulis Kepgub yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 23 Agustus 2021

Syarat utama dalam belajar tatap muka terbatas yaitu tenaga pendidik sudah divaksinasi Covid-19. Peserta didik yang sudah berusia 12 ke atas tahun juga diwajibkan untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

Syarat berikutnya, pembelajaran tatap muka dilakukan terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Sementara itu, untuk sekolah luar biasa (SLB), pembelajaran tatap muka bisa digelar dengan kapasitas 100 persen, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

"PAUD maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas," tulis Kepgub.

Depok

Penerapan PTM secara terbatas di Kota Depok kemungkinan baru bisa diselenggarakan pada Oktober 2021.

Pemerintah Kota Depok berencana menggelar simulasi terlebih dulu sebelum PTM terbatas.

"Simulasi ini kami uji coba, apakah nanti bisa semua siswa, karena kan dibatasi jumlah siswa per kelas itu maksimum hanya 50 persen," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin, ketika dihubungi pada Kamis (26/8/2021).

"Kami akan buat pemetaan, kami lakukan simulasi di masing-masing sekolah, apakah nanti bisa setiap hari atau seminggu dua kali, nanti sisanya dilaksanakan secara PJJ (pembelajaran jarak jauh)," jelasnya.

Thamrin mengatakan, besok pihaknya baru akan membahas soal rencana PTM secara terbatas itu dengan tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depan.

Tangerang Selatan

Pemkot Tangerang Selatan berencana memulai kembali pembelajaran tatap muka pada awal September 2021.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menilai pelaksanaan PTM di wilayahnya sudah semakin mendesak, sehingga harus segera dimulai dengan protokol kesehatan ketat.

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Tangsel diminta segera memastikan kesiapan insfrastruktur penunjang protokol kesehatan di setiap sekolah.

Di samping itu, Wali Kota juga meminta dilakukannya akselerasi vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 12-17 tahun.

Kota Tangerang

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tengah menyiapkan skema PTB secara terbatas untuk jenjang PAUD sampai SMP.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mulai menyiapkan skema itu karena pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 telah mengizinkan PTM terbatas di wilayah administrasinya.

Untuk menunjang skema belajar di sekolah, Pemkot Tangerang terus menggelar vaksinasi Covid-19 untuk pelajar SD dan SMP yang berusia 12 tahun ke atas.

Meski begitu, belum diketahui kapan PTM terbatas bisa digelar di Kota Tangerang.

Bekasi

Kepala Disdik Kota Bekasi Inayatullah mengatakan, pihaknya berencana melaksanakan PTM secara terbatas mulai pekan depan.

"Kami akan melakukan PTM, apalagi kami sudah sering melakukan uji coba dari role model ATHB. Rencana sekarang ini kalau bicara infrastruktur, kami sudah siap," ujar Inay saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (25/8/2021).

"Mudah-mudahan minggu depanlah, kan sekarang sudah mulai membaik nih kondisinya, tapi semua tergantung orangtua," ujar dia.

PTM akan dilaksanakan di 292 SD dan SMP, sama seperti PTM periode Maret-Juni 2021.

Inay menyebut pelaksanaan PTM di Bekasi tergantung izin orangtua siswa.

"Kalau infrastruktur sudah siap sepanjang orangtuanya mengizinkan nanti. Kalau banyak, semua mengizinkan misalnya, satu sekolah misalnya SMP 1 mengizinkan semua, berarti otomatis digilir, 25 persen dulu uji coba sampai nanti bisa 50 persen," ungkapnya.