DPRD Kota Bogor Alihkan Anggaran Program Kerja Senilai Rp 13 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, keputusan itu disepakati setelah DPRD menggelar rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) yang dilakukan maraton selama dua hari.

Rapat tersebut membahas berbagai program ataupun rencana kerja DPRD yang masih bisa ditunda, tidak prioritas, ataupun bentuk penghematan.

“Setidaknya ada minimal Rp 13 miliar anggaran program kerja DPRD yang siap digeser untuk penanganan dampak Covid-19 pada APBD perubahan 2021, khususnya untuk digunakan sebagai anggaran bansos maupun program pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan bisa lebih,” ucap Atang, Selasa (31/8/2021).

Atang menuturkan, saat ini DPRD Kota Bogor sedang membahas kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPASP) tahun 2021.

Atang menyebutkan, program penanganan masalah kesehatan dan ekonomi menjadi concern utama dalam pembahasan APBD perubahan 2021.

"Dari aspek kesehatan, masalah yang kita hadapi saat puncak Covid-19 di bulan Juni-Juli bisa diperbaiki dengan program serta anggaran yang memadai," kata Atang.

"Tapi di sisi lain, program penanggulangan masalah sosial dan pemulihan ekonomi juga harus disiapkan. Caranya dengan melakukan pergeseran anggaran di SKPD-SKPD yang ada, termasuk anggaran DPRD,” tambahnya.

Atang menyampaikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, angka kemiskinan di Kota Bogor meningkat dari 5,77 persen pada 2019 menjadi 6,68 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Angka tersebut sangat mungkin bertambah dengan pemberlakuan PPKM selama Juli hingga Agustus 2021.

Atas dasar itulah, lanjut Atang, pergeseran anggaran DPRD akan difokuskan pada pemulihan ekonomi.

Ia mengungkapkan, selain dengan pergeseran anggaran, pemulihan ekonomi juga bisa dilakukan dengan penguatan di sektor UMKM.

“Sejalan dengan arahan Presiden RI pada pidato kenegaraan, salah satu upaya pemulihan ekonomi adalah dengan menguatkan UMKM," bebernya.

"Penguatan UMKM bisa berupa bantuan permodalan, pendampingan, penyederhanaan perizinan, digitalisasi UMKM, fasilitasi masuk ke rantai pasar global maupun e-commerce, dan yang lebih penting lagi adalah proteksi produk UMKM atas liberalisasi perdagangan global selama ini," pungkas dia.