Profil Viani Limardi, Anggota DPRD DKI yang Dipecat PSI

Pemecatan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu tertuang dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Nomor 513/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya sebagai Anggota PSI terhadap Viani Limardi.

Dalam SK pemecatan itu, Viani dituduh melakukan penggelembungan laporan penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan reses.

Selain penggelembungan dana reses, Viani disebut melanggar aturan perilaku anggota legislatif PSI karena tidak mematuhi instruksi DPP PSI pasca-pelanggaran peraturan sistem ganjil genap yang dia lakukan pada 12 Agustus 2021.

Viani juga disebut tidak mengindahkan perintah dari DPP PSI yang meminta pemotongan gaji untuk bantuan penanganan Covid-19 yang dimulai 3 April 2020.

Lantas, siapa sebenarnya Viani Limardi?

Viani adalah salah satu dari 106 anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 yang ditetapkan KPU DKI.

Wanita keturunan Tionghoa itu sebelumnya berprofesi sebagai pengacara. Dia berhasil menjadi salah satu dari delapan anggota dewan asal PSI.

PSI diketahui meraup 404.508 suara dari hasil Pemilu Legislatif 2019.

Diberitakan Kompas.com, sebelum memutuskan terjun ke politik, Viani hanya membantu kepengurusan PSI di bagian hukum sejak tahun 2016.

Lalu, pada Agustus 2017, Viani mendapat tawaran dari PSI untuk menjadi calon legislatif (Caleg) DPR RI. Namun, ia menolak tawaran tersebut karena ia masih belum memiliki ketertarikan bergelut di dunia politik.

Ketertarikan Viani di dunia politik berawal dari pertemuannya dengan seorang pemulung di kawasan Jalan Merdeka Barat pada tahun 2018.

Kala itu, pemulung itu menyampaikan keluhannya yang sulit mencari rezeki di Jakarta. Dia pun tidak pernah mengira ada warga Ibu Kota yang kesulitan mencari makan.

Dari situlah Viani bertekad merubah nasib warga Jakarta dengan maju sebagai caleg DPRD DKI dapil Tanjung Priok, Penjaringan, dan Pademangan.

Wanita kelahiran 1985 itu juga mengagumi sosok Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Oleh karena itu, salah satu visinya adalah membuka kembali pengaduan masyarakat di Balai Kota seperti era Ahok.