Pemprov DKI Bantah Formula E Boroskan APBD, Justru Investasi Jangka Panjang Ibu Kota

Pemerintah provinsi DKI Jakarta bertekad tetap melanjutkan penyelenggaraan Formula E karena dinilai mampu menjadi pemantik kebangkitan ekonomi di Ibu Kota.

Rencana tersebut didukung tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta yakni fraksi PAN, Demokrat, PKS, PKB-PPP, Golkar, Nasdem dan Gerindra. Tujuh fraksi itu sepakat menolak penggunaan hak interpelasi untuk Formula E.

Sementara itu, sebanyak 33 anggota Dewan dari Fraksi PDI-P dan PSI sepakat untuk mengajukan hak interpelasi kepada pimpinan DPRD DKI.

Hak interpelasi diajukan untuk memperjelas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian apabila Formula E tetap diselenggarakan. Padahal saat ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta masih defisit.

Perhelatan Formula E seharusnya digelar tahun 2020. Namun, penyelenggaraan Formula E perlu ditunda karena pandemi Covid-19.

Adapun, biaya penyelenggaraan Formula E diprediksi mencapai Rp 1,23 triliun.

Dalam dokumen jawaban terkait Formula E yang dikeluarkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta di situs Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta, Pemprov DKI disebutkan sudah membayar commitment fee sebesar Rp 560 miliar.

Commitment fee dibayarkan untuk penyelenggaraan Formula E selama 5 tahun. Pembiayaan Formula E itu berasal dari APBD 2019 yang sudah dibayarkan 2 tahun yang lalu atau sebelum pandemi Covid-19.

Selanjutnya, biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar akan dibayar melalui sponsorship yang dilakukan oleh Jakpro. Artinya, pembiayaan tidak diibayar oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dijelaskan pula perjanjian kerjasama yang terbaru, tidak ada keperluan untuk pembayaran bank garansi dalam jangka waktu 3 tahun yakni 2022, 2023, dan 2024.

Transparansi data dari Pemprov DKI kembali menimbulkan tanda tanya. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra mengungkap adanya kejanggalan mengenai murahnya biaya Formula E yang diungkap Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Anggara, saat melibatkan APBD, biaya penyelenggaraan Formula E mencapai triliunan rupiah.

Sedangkan saat melibatkan swasta dan tidak lagi menganggarkan APBD, biaya penyelenggaraan Formula E tiba-tiba turun, atau hanya Rp 336,67 miliar per tahun, dari sebelumnya Rp 1,13 triliun

"Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E," ujar Anggara dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

Berdasarkan kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI membayar commitment fee Rp 360 miliar untuk tahun 2019 dan biaya pelaksanaan mencapai Rp 344 miliar ditambah bank garansi Rp 423 miliar.

Total biaya yang harus dibayar Pemprov DKI mencapai 1,13 triliun per tahun.

Selisih biaya penyelenggaraan Formula E itu, menurut Anggara, justru menunjukan ada bau busuk dalam penyelenggaraan tersebut.

"Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar," tutur Anggara.

Meski menimbulkan pro dan kontra, Pemprov DKI tetap ingin melanjutkan penyelenggaraan Formula E. Formula E dinilai mampu mengembalikan stimulus ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia dan Jakarta di mata dunia.

Menurut Pemprov DKI, Formula E Juni 2022 merupakan investasi jangka menengah dan panjang, untuk mendongkrak citra Indonesia dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas di masa mendatang, termasuk untuk bidang pariwisata, investasi, dan perdagangan dunia.