Tak Lagi Menjabat Setelah Oktober 2022, Akankah Anies Dilupakan dalam Bursa Capres 2024?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai akan menghadapi jalan terjal jika ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Penyebabnya, Anies akan kehilangan kursi sebagai orang nomor satu di Ibukota setelah masa baktinya sebagai gubernur selesai pada Oktober tahun depan.

"Dua tahun (dari 2022 ke 2024) tanpa panggung politik itu sangat berpengaruh, baik dari segi pemberitaan, perbincangan politik, karena sudah sepi panggung politiknya," kata analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada Kompas.com, Rabu (6/10/2021).

"Dua tahun itu panjang sekali dan pasti 2 tahun itu sudah banyak yang muncul figur-figur baru dan idola-idola lain, baik itu menteri ataupun dari Plt yang bakal ditunjuk nantinya," ungkapnya.

Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa tahun 2022, tidak ada Pilkada DKI Jakarta karena pilkada dihelat serentak pada 2024 mendatang.

Anies sendiri mengakui bahwa ia sebetulnya sudah rencana berkampanye pada tahun depan untuk jadi calon gubernur petahana seandainya Pilkada DKI dihelat 2022.

"Dulu rencananya nanti tahun terakhir, (kalau ada pilkada tahun 2022), baru mulai kampanye," ujar Anies dalam acara workshop nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) yang disiarkan di akun YouTube PAN TV, Rabu (6/10/2021),

"Ternyata enggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Enggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena enggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir," tuturnya.

Adi Prayitno menilai, semoncer apa pun kerja Anies di Jakarta, 2 tahun kehilangan panggung politik tetap sangat berpengaruh terhadap elektabilitas dan popularitasnya, terlebih dengan karakter pemilih di Indonesia yang "mudah lupa".

Elektabilitas dan popularitas Anies yang sejauh ini cukup unggul bisa jadi merosot dalam beberapa tahun ke depan.

Apabila hal itu terjadi maka partai-partai politik besar kemungkinan bakal melirik sosok lain.

"Di tengah rezim partai, (warisan kerja) tidak ada artinya tanpa popularitas dan elektabilitas, kalau tidak ada partai yang dukung," ujarnya.

"Dua tahun itu orang gampang digantikan dengan memori dan pemain baru yang hadir di tikungan akhir," pungkas Adi.