Keluhan Pungli di SDN Jurumudi Baru, Uang Perpisahan Kepala Sekolah hingga LKS

Praktik pungli itu dikeluhkan oleh salah seorang pengguna Twitter dengan nama akun @iya_latip pada Minggu (24/10/2021) siang.

Keluhan @iya_latip terbagi ke dalam beberapa cuitan.

Di cuitan pertamanya, akun @iya_latip mengatakan bahwa praktik pungli tersebut bermodus meminta uang kepada wali murid untuk perpisahan Kepala Sekolah SDN Jurumudi Baru.

Akun @iya_latip turut menandai akun Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, @AriefWismansyah, di cuitan pertamanya.

"#1. @AriefWismansyah di SDN Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, banyak pungli, wali murid wajib bayar untuk perpisahan kepsek (kepala sekolah) Rp 20.000," tulis akun tersebut, dikutip pada Senin (25/10/2021).

@iya_latip kemudian membuat cuitan kedua yang masih membahas praktik pungli di SDN Jurumudi Baru.

Namun, bentuk praktik pungli di cuitan kedua berbeda dengan bentuk praktik pungli di cuitan pertama.

Dia mengatakan, pihak SDN Jurumudi Baru mewajibkan orangtua untuk membayar lembar kerja siswa (LKS).

Padahal, seharusnya orangtua siswa tak harus membayar LKS.

Dalam cuitan kedua, @iya_latip menandai akun salah satu kantor media, akun Ombudsman, dan akun Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

Dia juga kembali menandai akun Arief.

"#2. @AriefWismansyah LKS bayar, padahal gratis. Selalu ada celah untuk minta duit @tangerangnews @OmbudsmanPh @nadiemmakarim," tulis @iya_latip.

Saat dikonfirmasi, Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Helmiati berujar bahwa akun @iya_latip merupakan salah satu wali murid di SDN Jurumudi Baru.

Dia mengklaim, praktik minta duit dengan alasan perpisahan Kepala Sekolah SDN Jurumudi Baru itu bukanlah pungli.

Namun, praktik minta duit itu berdasarkan keputusan Komite Sekolah SDN Jurumudi Baru.

"Komite benar ada pengumpulan dana untuk memberikan kenang-kenangan kepala sekolah yang pensiun 1 November (2021)," ucap Helmiati melalui sambungan telepon, Senin.

Kata dia, komite di sekolah itu inisiatif untuk memberikan kenang-kenangan, tanpa diketahui pihak SDN Jurumudi Baru maupun Dindik Kota Tangerang.

Keputusan terkait kenang-kenangan itu sempat dirapatkan oleh komite sekolah dan koordinator wali kelas di setiap kelas.

Rapat itu tidak melibatkan guru dan kepala sekolah.

"Hasilnya menetapkan Rp 20.000 iuran bagi yang mampu dan bersedia. Hasil rapat itu sudah ditandatangani komite di atas materai," urai Helmiati.

Kemudian, dia menduga bahwa sosialisasi soal iuran kenang-kenangan itu tidak tersampaikan secara benar kepada seluruh orangtua murid.

Sehingga, ada orangtua murid yang menganggap bahwa iuran itu wajib.

Menurut Helmiati, berdasarkan pemeriksaan, iuran itu untuk orangtua yang mampu dan bersedia.

Meski demikian, pihaknya telah menyuruh SDN Jurumudi Baru untuk menyetop pemberian kenang-kenangan itu.

Uang yang sudah terkumpul juga diminta untuk dikembalikan.

"Atas hal tersebut, Dindik menghentikan. Yang sudah bayar kita suruh balikkan uangnya," sebut dia.

Terkait keluhan soal pembayaran LKS, kata Helmiati, pihak SDN Jurumudi Baru tidak menjual LKS ke orangtua siswa.

Pasalnya, Dindik Kota Tangerang sudah menganggarkan pengadaan LKS untuk murid menggunakan biaya operasional pendidikan (BOP).

"Penjualan LKS enggak ada, (LKS) free dari Dindik karena Dindik menganggarkan melalui BOP," katanya.