"Roasting" Anies Baswedan, Kiky Saputri Sindir Penyelenggaraan Formula E

Anies datang sebagai bintang tamu dalam acara yang ditayangkan di Trans 7, Selasa (9/11/2021) malam.

Dalam satu segmen, Kiky me-roasting Anies sekaligus menyindir penyelenggaraan Formula E.

"Saya senang banget ketemu Pak Anies hari ini. Kalau ketemu gubernur itu enggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya itu beda," ujar Kiky.

"Kalau ketemu Pak Andika, keluarga apa kabar? Pak Wendi, anak-anak apa kabar? Kalau sama Gubernur, itu enggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar?" tanya Kiky.

Pernyataan Kiky itu pun sontak mengundang tawa dan teriakan penonton acara "Lapor Pak!".

Tak berhenti sampai di situ, Kiky kembali menyindir penanganan banjir di Ibu Kota.

"Tapi Pak Anies, ini yang saya enggak setuju karena banyak yang menghujat. Di mata masyarakat Pak Anies selalu salah, terutama soal banjir, padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anies menjabat sebagai gubernur," kata Kiky.

"Banjir, Pak Anies salah, banjir, Pak Anies salah, sampai Pak Anies kesal, dan beliau buat statement, banjir bisa surut satu hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu, Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air," lanjutnya.

Setelah puas me-roasting Anies, Kiky pun sungkem kepada orang nomor satu di Jakarta itu. Dia juga menguraikan beragam prestasi Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Nama komika Kiky Saputri mulai tenar setelah aksi roasting kocaknya terhadap para pejabat Indonesia viral di media sosial.

Kiky berani me-roasting nama-nama besar seperti Fadli Zon hingga menteri dari kabinet kerja Presiden Jokowi periode 2014-2019.

Adapun penyelenggaraan Formula E menimbulkan polemik, terutama setelah Anies memberikan surat kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus untuk meminjam uang ke Bank DKI sebagai keperluan pembayaran commitment fee.

Surat Kuasa Nomor 747/-072.26 yang ditandatangani Kepala Dispora DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di atas meterai tempel Rp 6.000 itu dibenarkan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak.

Dalam dokumen pemaparan Dispora DKI Jakarta, uang pinjaman tersebut sebesar 10 juta poundsterling atau sekitar Rp 180 miliar yang digunakan untuk pembayaran commitment fee termin pertama.

Pembayaran dilakukan sehari setelah surat kuasa tersebut dibuat, yaitu 22 Agustus 2019.