UMP DKI 2022 Diumumkan Hari Ini, Kemungkinan Hanya Naik 0,8 Persen

Pengumuman UMP 2022 dilakukan menyusul rapat koordinasi dan sidang pengupahan yang telah berlangsung sejak Senin lalu.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta telah melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu.

Ketua KSPI DKI Jakarta, Winarso menyebutkan, aksi unjuk rasa hari itu diikuti oleh sedikitnya 10 serikat pekerja yang tergabung dalam KSPI, guna menuntut UMP naik 10 persen menjadi kisaran Rp 4,8 juta.

"Angka itu muncul karena memang sudah kami kalkulasi tentang proyeksi kebutuhan hidup pokok dari pekerja di tahun 2022, (yaitu kenaikan UMP DKI) sebesar 10 persen," kata Winarso kepada Kompas.com.

"Menurut survei KHL (kebutuhan hidup layak) yang kami lakukan secara internal, seharusnya kami punya kenaikan (UMP) menjadi Rp 5.305.000," lanjut dia.

Namun, Winarso mempertimbangkan pula keadaan dunia usaha yang belum pulih benar akibat pandemi Covid-19, sehingga memberi batas bawah negosiasi kenaikan UMP di angka 7 persen.

"Kami juga menuntut Gubernur Anies Baswedan berani memutuskan UMP di tahun 2022 sesuai dengan tuntutan kami dan juga meminta agar Gubernur itu tidak terintimidasi dan terintervensi Kemendagri," sebut Winarso.

Wagub janjikan UMP naik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengeklaim bahwa pemerintah dan pengusaha juga menginginkan agar UMP 2022 meningkat.

"Seperti yang kami sampaikan, tentu keinginan buruh kan ada peningkatan (UMP). Sebenarnya bukan cuma buruh," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota, Rabu malam.

"Kami juga, Pemprov dan pengusaha, ingin ada peningkatan. Jadi, peningkatan itu tidak hanya diinginkan oleh buruh tetapi juga pengusaha," ujarnya.

Riza berpendapat bahwa jika kesejahteraan buruh meningkat melalui kenaikan UMP, dunia usaha akan membaik.

"Semua ingin. Pemerintah juga ingin, (karena peningkatan UMP) berarti kan semakin baik kesejahteraan warga," ujar Riza.

Kemungkinan tak lebihi ketetapan pemerintah pusat

Sejumlah elemen buruh kembali berunjuk rasa pada Kamis kemarin soal kenaikan UMP DKI 2022.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa yang berdemonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan dan memberikan sekelumit penjelasan. Dalam penjelasannya, Anies memberi isyarat bahwa kenaikan UMP DKI 2022 kemungkinan tak akan melebihi pagu pemerintah pusat.

"Untuk menaikkan UMP ada ketentuannya yang harus ditaati, tapi untuk yang menurunkan biaya hidup kami bisa bantu di situ," kata Anies.

Pemerintah pusat sebelumnya sudah mengumumkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan mereka, rata-rata kenaikan UMP nasional hanya 1,09 persen.

UMP DKI naik sekitar 0,8 persen atau hanya Rp 35.000-an menjadi Rp 4.453.724.

Anies mengatakan, para pekerja atau buruh akan diberikan akses biaya hidup murah di Jakarta seperti bantuan Kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak buruh.

Tidak hanya itu, fasilitas lainnya juga akan dikhususkan untuk kaum pekerja agar bisa menekan biaya hidup di Jakarta.

"Diharapkan bisa mengurangi biaya (hidup) walaupun pendapatan (tidak naik signifikan) diatur lewat PP (peraturan pemerintah) yang ada," kata dia.

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah membuat program terkait biaya hidup murah untuk para pekerja. Sebagai contoh, transportasi untuk para pekerja bisa diakses dengan lebih murah.

"Kedua, pangan murah. Kalau beli di pasar bisa mahal tapi kalau beli mengikuti program kita (lebih murah)," ujar dia.

Pemprov DKI juga menyiapkan koperasi untuk asosiasi buruh yang sudah terbentuk dan akan menugaskan Perumda Pasar Jaya menyuplai kebutuhan pokok lewat koperasi yang didirikan asosiasi buruh.

"Kami membantu dengan mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung, selisihnya cukup untuk mereka," ujar Anies.

KSPI sebelumnya mengaku akan bersabar dan mengedepankan dialog jika tuntutan mereka tak direspons positif. Namun, Winarso mengonfirmasi bahwa aksi mogok massal bukan tak mungkin dilakukan jika kenaikan UMP DKI 2022 tak signifikan. Langkah itu juga didukung oleh serikat-serikat pekerja lain.

"Jika kenaikan UMP dirasa tidak signifikan maka KSPI akan melakukan aksi lagi, bahkan merencanakan mogok nasional," kata Winarso.