Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Hal ini menyusul dihapusnya anggaran pembangunan sumur resapan oleh DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI 2022.

"Bisa juga ada (pembangunan sumur resapan di) titik baru, tapi mungkin tidak akan signifikan dan tidak semasif yang sekarang," ujar Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, saat dihubungi pada Kamis (2/12/2021).

"Paling banyak 2.000-an titik, paling banyak. Tapi upaya itu tetap ada," ia menambahkan.

Sebagai informasi, dana yang dihapus Dewan untuk pembangunan sumur resapan pada 2022 sebesar Rp 122 miliar.

Sementara itu, pada tahun ini, jumlah dana yang digelontorkan untuk membangun sumur resapan mencapai Rp 411 miliar, dengan target dapat membangun 26.000-an sumur resapan.

Dana ratusan miliar tersebut dialokasikan untuk pembangunan sumur resapan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini vendor.

Tahun depan, tanpa anggaran, maka pembangunan sumur resapan di Jakarta akan menggunakan anggaran pengerjaan yang telah terdistribusi di Dinas SDA.

Dudi juga membuka opsi, dana yang ada di Dinas SDA dipakai bukan untuk membangun sumur resapan baru, namun untuk mengoptimalkan sumur resapan yang lama.

"Nanti kita lihat kasus per kasus, karena memang ada genangan-genangan yang mungkin masih sering terjadi, misalnya di Cawang ditambah lagi dengan yang dalam-dalam gitu," jelasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, disebut sebagai pihak yang mengusulkan dihapusnya anggaran pembangunan sumur resapan untuk 2022 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Politisi PDI-P yang bertindak sekaligus sebagai Ketua Banggar itu pula yang mengetuk palu mencoret anggaran pembangunan sumur resapan pada 2022.

"Itu sih Ketua Banggar sendiri, gitu," kata Wakil Ketua Komisi D/Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, kepada wartawan pada Rabu (1/12/2021).

Nova melanjutkan, dalam rapat yang dihelat hingga tengah malam itu, seluruh anggota Banggar juga menyepakati usulan Prasetio.

Prasetio kemudian mengetuk palu mencoret usulan anggaran proyek sumur resapan yang diajukan Pemprov DKI.

Terpisah, Ketua Komisi D Ida Mahmudah juga menyebut bahwa dalam rapat itu, sebagian anggota Banggar mengajukan komplain soal program ini.

"Kalau dari kami, komisi, (usulannya) masih Rp 120-an miliar, itu dari pimpinan komisi--saya selaku wakil ketua komisi dan ketua komisi kami," sebut Nova.

"Terakhir, istilahnya, yang memutuskan adalah pimpinan Banggar yang paling utama. Yang paling utama kan Ketua Banggar besar gitu kan, jadi murni untuk menjadikannya nol," imbuh politikus Nasdem itu.