Polemik Kenaikan UMP Jakarta Berlanjut, Anies dan Asosiasi Pengusaha Saling Sindir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen masih berlanjut.

Kali ini asosiasi pengusaha dan Anies saling sindir lewat media masa.

Seperti yang dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani saat konferensi pers secara virtual, Senin (20/12/2021).

Dia menyebut tingkah Anies yang merevisi secara sepihak UMP Jakarta sebagai tindakan lucu.

"Sangat lucu, karena memang dasarnya (untuk merevisi UMP 2022) sangat lemah karena itu sudah diambil keputusan dan di tingkat nasional," kata Hariyadi.

Sindiran tersebut dijawab Anies dengan meminta para pengusaha untuk menggunakan akal sehat mereka dalam menyikapi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen itu.

Anies menyebut, tidak sepantasnya para pengusaha merasa kenaikan UMP sebesar 0,8 persen sebagai angka yang pas.

"Masa kita masih mengatakan 0,8 (persen) itu sebagai angka yang pas, ini akal sehat aja nih, kan common sense," kata Anies.

Pengusaha ancam gugat dan minta para menteri turun tangan

Tidak hanya berupa sindiran yang muncul, permintaan penerapan sanksi dan pembinaan juga dilayangkan oleh para pengusaha ke pemerintah pusat.

Hariyadi menyebut Anies yang sudah melawan keputusan pemerintah pusat harus diberikan sanksi tegas oleh kementerian terkait.

Setidaknya ada dua kementerian yang disebut Apindo, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain meminta agar Anies disanksi dan dibina, Apindo dan Kadin Jakarta siap untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kebijakan yang dinilai melanggar hukum administrasi negara itu.

Namun, gugatan akan dilayangkan apabila keputusan gubernur terkait UMP 2022 yang baru sudah diterbitkan dan diedarkan ke publik.

"Mengenai (gugatan ke) TUN, tentu kami menunggu pergubnya (kepgub), kalau pergubnya keluar kita langsung proses," ujar Hariyadi.

Hariyadi juga menyebut, kebijakan merevisi UMP 2022 akan menjadi catatan tersendiri bagi para pengusaha ketika Anies hendak maju menjadi calon presiden di 2024.

"Ini jadi catatan tersendiri, apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," tutur dia.

Anies ngotot pertahankan revisi UMP 5,1 persen

Diancam tuntutan dan jadi catatan ketika hendak nyapres tidak membuat Anies melunak. Dia justru meminta agar pengusaha bisa melihat kebijakannya dengan rasa keadilan.

Anies menjelaskan panjang lebar terkait historis kenaikan UMP Jakarta dalam enam tahun terakhir yang tidak pernah serendah 0,8 persen.

Dalam enam tahun terakhir, kata dia, UMP Jakarta rata-rata naik di angka 8,6 persen. Terendah saat krisis pandemi 2021 pun masih di angka 3,3 persen.

"Tahun lalu yang berat (alami krisis) 3,3 persen, tahun ini ketika kita gunakan formula yang digunakan oleh kementerian tenaga kerja keluarnya 0,8 persen. Bayangkan, kondisi ekonomi yang sudah lebih baik pakai formula malah keluarnya angka 0,8 persen," ucap Anies.

Karena merasa formula tersebut tidak cocok diterapkan, DKI Jakarta mengambil inisiatif untuk menghitung ulang UMP 2022 berdasarkan tingkat inflasi dan prediksi pertumbuhan ekonomi 2022.

Ketika dihitung ulang, angka 5,1 persen dinilai menjadi angka yang paling tepat untuk UMP 2022.

Anies meminta kebijakan yang dia buat dipandang secara objektif dan menggunakan akal sehat oleh para pengusaha dan pemerintah pusat.

"Jadi saya ingin sampaikan ke semua cobalah objektif, tahun lalu yang sulit saja itu 3,3 persen. Tahun ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih mengatakan 0,8 persen itu sebagai angka yang pas, ini akal sehat aja nih, kan common sense!" kata dia.