JAKI, Cara Jakarta Hadapi Disrupsi

Dalam konstelasi persaingan kota cerdas dunia, Jakarta tahun 2021 cuma ada di urutan 91. Posisi tersebut naik tiga strip dari tahun sebelumnya.

Untuk wilayah Asia Tenggara, Jakarta berada di urutan keenam, di belakang Ho Chi Minh (ranking 88 global), Hanoi (87), Bangkok (76), Kuala Lumpur (74) dan Singapura yang berada di puncak dunia alias jawara global.

Singapura tidak hanya mengungguli kota-kota di kawasannya, tetapi juga kota besar lain seperti Zurich, Oslo hingga New York.

Oleh karena itu, keberhasilan JAKI memenangkan AICTA 2021 layak diapresiasi tinggi. Membuat Jakarta layak diperhitungkan sebagai salah satu kota cerdas.

Mobile apps untuk pelayanan publik perkotaan merupakan salah satu indikator dari evolusi yang sedang berlangsung, yaitu "ubiquitous government" (Belanger, Carter, Schaupp, 2005) atau "smart government".

Pemerintahan cerdas akan membagikan sumber daya dan informasi kepada warga negara, lembaga swadaya masyarakat maupun pihak swasta dan begitupun sebaliknya (Scholl, 2012).

Dengan JAKI, Pemprov DKI Jakarta membuka keran informasi dua arah. Warga bisa mengakses berbagai layanan publik.

Dari sisi pemerintah, aktivitas dan perilaku digital warga merupakan big data yang amat berharga dan modal penting dalam pengembangan kota cerdas.

Kota cerdas dan M-Government Jakarta

Perkembangan teknologi telah sejak lama memengaruhi bentuk kota dan bagaimana kota dikelola (Amri dan Permadi dalam Napitupulu dan Soegijoko, 2015). Tidak terkecuali dengan tren internet of things.

Kota-kota cerdas umumnya memaksimalkan pemanfaatan internet untuk berbagai kebutuhan warganya.

Jakarta mulai mengembangkan ide gagasan kota cerdas setidaknya sejak tahun 2014, ditandai dengan pembentukan Unit Pengelola Jakarta Smart City (JSC).

Di awal berdirinya, JSC seolah tenggelam di balik nama besar Qlue, sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh developer yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Seiring perjalanan waktu, JSC semakin eksis lewat beragam produk yang dihasilkan.

Umumnya dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

JAKI menjadi pembeda karena ditujukan lebih banyak untuk warga umum.

Keberadaan JAKI tidak serta merta menegasikan Qlue, yang sampai hari ini juga masih menjadi salah satu kanal pengaduan resmi di Jakarta.

JAKI dirancang tidak semata-mata untuk head to head dengan Qlue.

Lebih dari itu, JAKI diharapkan dapat menjadi sebuah super app. Cukup dengan mengunduh satu aplikasi, yaitu JAKI, warga bisa mengakses beragam fitur yang ditawarkan.

Punya permasalahan yang perlu dilaporkan ke Pemda? Lewat JakLapor di JAKI aja.

Ingin tahu kondisi genangan pascahujan? Cek di JakPantau via JAKI.

Selain itu ada juga JakWarta (berita), JakRespons (survei), JakSiaga (layanan darurat), JakWifi (cek lokasi internet gratis) dan beragam layanan lainnya.

Dengan JAKI, Jakarta menjadi salah satu kota yang paling siap menerapkan mobile government di Indonesia.

M-government diterima secara luas sebagai inisiatif turunan dari e-government yang menawarkan kesempatan bagi warga negara untuk lebih terlibat dan meningkatkan fungsi fundamental pemerintah, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik kepada warganya (Kushchu dan Kuscu, 2003; Song, 2005; Alrazooqi dan De Silva, 2010).

Penerapan m-government secara masif tidak bisa dilepaskan dari perubahan di bidang teknologi yang juga amat cepat, termasuk peningkatan infrastruktur dan jangkauan dari jaringan internet mobile (Kushchu dan Kuscu, 2003, El-Kiki dan Lawrence, 2006; OECD & ITU, 2011).

Perubahan ini juga meliputi penetrasi teknologi bergerak dan nirkabel (wireless and mobiles) yang melampaui penetrasi dari internet sendiri secara umum, konvergensi mobile internet, dan tren aplikasi mobile (mobile apps), yang pada gilirannya telah melahirkan fenomena masyarakat yang “always on” (Kushchu dan Kuscu, 2003; Abanumy dan Mayhew, 2005).

Disrupsi

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pengguna internet di Indonesia tahun 2021 mencapai 202,6 juta orang atau setara 73,7 persen populasi (274,9 juta jiwa).

Bahkan, jumlah perangkat mobile sudah melampaui populasi. yaitu 345,3 juta jiwa (125,6 persen).

Di kota-kota besar kita mungkin tak asing melihat satu orang menggunakan beberapa gawai sekaligus.

Telepon seluler saat ini juga amat jauh berbeda dibanding saat pertama kali keluar. Dulu, orang menggunakan ponsel hanya untuk menelepon dan mengirim pesan singkat.

Namun sekarang apa saja bisa diakses lewat perangkat kita. Mulai dari memesan makanan, transportasi, hotel, transaksi perbankan atau sekadar mengakses media sosial.

Perkembangan teknologi informasi ini kemudian juga melahirkan disrupsi pada berbagai sektor.

Di sektor transportasi, misalnya, perusahaan taksi konvensional megap-megap gara-gara keberadaan aplikasi ride-sharing seperti Grab dan Gojek.

Industri perbankan yang relatif mapan pun turut terdampak keberadaan aplikasi financial technology (fintech).

Pada gilirannya, hanya yang pandai beradaptasi yang bisa bertahan. Jika tidak, siap-siap digulung zaman.

Dalam bukunya, Renald Kasali (2017) menuliskan “Kita menghadapi sebuah era baru-era disruption. Era ini membutuhkan disruptive regulation, disruptive culture, disruptive mindset, dan disruptive marketing.”

Disrupsi tidak hanya memaksa sektor privat untuk berubah, tetapi juga sektor publik.

Perusahaan sudah sejak awal beradaptasi model bisnisnya untuk memaksimalkan kemajuan teknologi. Hampir semua lini usaha memiliki mobile apps sendiri, misalnya.

Belakangan muncul juga super-app yang semakin besar menjadi unicorn, seperti Go-Jek, misalnya.

Kalau hanya berpuas diri pada layanan ride-sharing, Go-Jek mungkin tidak akan sebesar sekarang.

Tetapi setelah berevolusi menjadi super-app, Go-Jek semakin besar bahkan mengakuisisi beberapa unit bisnis lainnya.

Kembali ke JAKI, aplikasi ini merupakan cara Pemprov DKI Jakarta menghadapi disrupsi.

Tidak seperti sektor bisnis yang berada dalam persaingan amat ketat antar kompetitor, lini pemerintahan mungkin bisa lebih tenang karena tak punya pesaing.

Beragam layanan publik, seburuk apapun, tak mungkin bisa digantikan oleh swasta.

Akan tetapi, Pemprov DKI Jakarta membuktikan melampaui itu. Jakarta tidak takut terhadap disrupsi. Justru mampu bersaing dengan kota-kota global lain di dunia.