Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Pengetatan Mobilitas Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengetatan mobilitas di DKI Jakarta perlu dilakukan untuk mencegah lonjakan jumlah pasien Covid-19.

Pasalnya, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 kian meningkat.

Pada 15 Januari 2022, BOR di DKI tercatat 12 persen. Kemudian 16 hari setelahnya, BOR melonjak hingga 57 persen.

"Update BOR 57 persen, naik lagi, kemarin masih 54 (persen)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/1/2022).

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang diterima Kompas.com, Rabu (2/2/2022), BOR sudah mencapai 60 persen.

Peningkatan jumlah pasien Covid-19 terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, salah satu RS rujukan di Jakarta Timur.

Direktur Utama RSUP Persahabatan Agus Dwi Susanto mengatakan, jumlah pasien di RS tersebut mulai meningkat pada awal Januari 2022. Kapasitas tempat tidur pun ditambah.

"Kapasitas kami naikkan menjadi 65 (tempat tidur), maka saat ini kapasitas terisi 84,61 persen," kata Agus, saat menyampaikan keterangan pers, Rabu.

Berdasarkan data pada pukul 06.00 WIB, terdapat 55 pasien Covid-19 yang dirawat di RSUP Persahabatan.

Dari 55 pasien, 14 orang di antaranya merupakan probable varian Omicron.

Bersiap hadapi lonjakan kasus

Pemprov DKI berupaya mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 akibat varian Omicron.

Antisipasi dilakukan dengan menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit, pelayanan kesehatan, kesiapan puskesmas, hingga obat-obatan.

"Jadi kami sudah melakukan antisipasi dan kesiapan berbagai fasilitas dukungan, rumah sakit, pelayanan kesehatan, puskesmas kelurahan, puskesmas daerah, kemudian tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Riza mengatakan, semua pihak harus bersiap menghadapi peningkatan Covid-19 yang diperkirakan akan terjadi pertengahan Februari hingga Maret 2022.

Pemprov DKI juga berupaya meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan dengan menambah jumlah tempat tidur isolasi dan ICU.

"Nah kami akan upayakan ada peningkatan. Di Maret ini, ke depan kami akan tingkatkan lagi tempat tidur isolasi dan ICU-nya," tutur Riza.

Mobilitas perlu diperketat

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara soal pengetatan mobilitas di Ibu Kota.

Anies mengatakan, keterisian RS rujukan Covid-19 di DKI menjadi faktor penentu pengetatan mobilitas.

"Salah satu faktor untuk menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit," ujar Anies saat berkunjung di Kelenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/2/2022).

Ketika terjadi peningkatan keterisian rumah sakit, kata Anies, maka pengendaliannya yakni dengan mengurangi mobilitas.

"Itu pengalaman selama satu setengah tahun, hampir dua tahun ini. Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit," kata Anies.

Sementara, status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DKI berada di level 2.

Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, saat ini perlu ada peninjauan ulang terkait kriteria penerapan level PPKM di DKI Jakarta.

Meski saat ini, menurut dia, belum diperlukan pembatasan seperti masa penyebaran Covid-19 varian Delta beberapa waktu lalu.

"Saat ini leveling ini harus di-review untuk indikatornya, atau kriterianya, dan apa yang dilakukan pada level 2," kata Dicky saat dihubungi, Rabu kemarin.

Dicky menjelaskan, walaupun tidak memerlukan pembatasan PPKM seperti saat lonjakan kasus akibat varian Delta, beberapa pengetatan juga tetap harus dilakukan.

Salah satunya dengan membatasi mobilitas orang-orang yang belum menerima vaksinasi Covid-19.

"Artinya, sebenarnya PPKM-nya bisa level 2 atau 3, tapi dua (level 2)-nya ini ada ketentuan memastikan ya itu tadi aktivitas ekonomi, sosial semua diikuti oleh orang-orang yang punya status imunitas yang tinggi," ujar Dicky.

Dicky mencontohkan pembatasan bagi orang-orang yang belum divaksin Covid-19 di Filipina.

Kata dia, di Filipina, orang yang belum atau tidak mau divaksinasi, ruang lingkupnya dibatasi dan tidak bisa jauh-jauh dari rumahnya.

"Jadi orang yang enggak divaksin, atau enggak mau divaksin, atau yang tidak dalam proteksi yang tadi kuat dan tepat itu ya gak bisa jauh-jauh dari rumahnya. Dibatasi zonasinya," ujar Dicky.

"Ini yang akan mengurangi potensi penyebaran atau terpaparnya orang-orang yang rentan yang rawan. Saya kira itu yang harus dilakukannya," ucap Dicky.