Kadishub DKI Sebut Integrasi Tarif Transportasi Amanat dari Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sistem integrasi tarif transportasi umum di Jakarta menjadi hal yang mendesak karena merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo.

Amanat yang dimaksud Syafrin tersebut, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

"Ada Perpres 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, di mana diamanatkan (untuk melakukan) integrasi," kata Syafrin di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (23/3/2022).

Bahkan, kata Syafrin, integrasi tersebut terbilang telat karena presiden juga menginstruksikan pada Ratas sekitar Januari 2019 agar segera dilaksanakan dengan tenggat waktu satu tahun.

"Sebenarnya ini sudah telat juga, karena Pak Presiden itu sudah menginstruksikan dilakukan integrasi segera dengan jangka waktu satu tahun," ujar dia.

Setelah diperintahkan oleh Presiden Jokowi, Pemprov DKI langsung menyiapkan sistem integrasi transportasi yang berawal dari sarana dan prasarana.

Hal itu menyasar integrasi layanan dan rute yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu tersambung satu sama lain.

"Nah, ada dua lagi (yang belum terlaksana), salah satunya adalah integrasi tarif dan sistem pembayaran, ini yang sedang kita bahas bersama DPRD DKI," tutur Syafrin.

Integrasi tarif tersebut belum terlaksana karena masih terus dibahas dan menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Tarif yang diusulkan berada di kisaran Rp 10.000 untuk durasi tiga jam perjalanan dengan melibatkan tiga moda transportasi, yakni TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Rapat persetujuan soal integrasi tarif dan pembayaran sudah tiga kali digelar. Hingga rapat terakhir pada Rabu ini, belum tercapai keputusan akhir terkait usulan tarif integrasi tersebut.

Tarif terintegrasi, rencananya akan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuat Keputusan Gubernur untuk penerapannya.

Setelah itu akan ada uji coba selama dua pekan, sehingga tarif terintegrasi baru bisa berlaku efektif. Rencananya pemberlakuan integrasi tarif itu akan berlangsung pada April 2022.