Saat Politikus PSI Nilai Perubahan yang Dibawa Anies untuk Jakarta Hanya Kosmetik dan Tidak Signifikan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditiya Sarana menilai, kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan selama lima tahun terakhir tidak terlalu membawa dampak positif terhadap Ibu Kota.

Ia menilai, Anies justru membawa kemunduran pada beberapa program yang sebelumnya sudah berlangsung dengan baik.

William mengatakan, aspek keterbukaan anggaran menurun selama kepemimpinan Anies. Ia mengaku tidak bisa lagi mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI secara bebas melalui laman apbd.jakarta.go.id.

Padahal, kata dia, semua pihak bisa mengakses anggaran tersebut secara rinci pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.

"Yang bisa dilihat hanya anggaran-anggaran yang sifatnya general atau kita sebut sebagai pagu anggaran," kata William.

"Kita tidak bisa lagi melihat komponen-komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan," lanjut dia.

Kemudian, terkait penanganan banjir, William menilai tidak ada langkah signifikan dari Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies untuk menyelesaikan program normalisasi ataupun naturalisasi sungai demi menambah kapasitas sungai.

Bahkan, program naturalisasi yang digagas Anies untuk menggantikan normalisasi yang sudah berjalan dianggap mangkrak.

Padahal, di masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, progres normalisasi Sungai Ciliwung sudah mencapai 16 kilometer dari total pembangunan 33 kilometer.

"Kalaupun beliau (Anies) punya konsep naturalisasi sampai sekarang pun kami lihat tidak dikerjakan dengan maksimal," tutur dia.

Kemunduran selanjutnya yakni terkait pembangunan hunian DP nol rupiah yang masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.

Bukannya mengejar target awal, Anies justru menurunkan target pembangunan dari 250.000 unit menjadi 29.000 unit.

Sementara, terkait program Oke Oce dinilai juga belum mencapai target yang sudah ditentukan di awal masa kepemimpinannya.

"Jadi dari hal -al ini ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada progres pembangunan Jakarta yang signifikan. Hanya sifatnya kosmetik," ucap William.

Jakarta masih sulit air bersih

Selain itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza menyoroti isu air bersih yang sulit didapat di Jakarta.

Diketahui, baru 65 persen warga yang mendapatkan akses terhadap sarana dasar tersebut.

Padahal, Jakarta merupakan Ibu Kota yang seharusnya memiliki manajemen baik dalam pendistribusian air.

"Sampai saat ini baru sekitar 65 persen warga Jakarta yang menikmati distribusi air bersih, masih jauh dari target Pemprov DKI yaitu 79,61 persen. Ini Ibu Kota, kok akses air bersih sulit sekali?" kata Anthony dalam keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

Belum lagi masalah kebocoran pipa air bersih yang semakin masif terjadi.

Anthony mengatakan, tingkat kebocoran air di Jakarta meningkat dari 45,06 persen di tahun 2020 menjadi 46,67 persen saat ini. Dia meminta Pemprov DKI untuk serius membenahi permasalahan air bersih tersebut.

"Tolonglah yang seperti ini dibenahi, air itu kan dipakai juga untuk kegiatan keagamaan, mandi, memasak. Apa tidak kasihan dengan masyarakat yang kadang menerima air keruh, bahkan air sering mati?" ujarnya.

Anthony juga meminta agar Pemprov DKI mendorong pembangunan akses air bersih dengan memberikan dukungan penuh kepada BUMD PAM Jaya yang ditugaskan mengelola air bersih.

"Butuh dukungan besar dari Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai momentum ini malah membuat kinerja Pemprov DKI Jakarta kelihatan jalan di tempat. Kami akan terus kawal karena air bersih adalah hak asasi warga Jakarta. Hak kita bersama," tutur dia.