Tolak Depok Disebut Kota Paling Intoleran, Wakil Wali Kota Banggakan Skor Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menolak hasil riset Setara Institute yang menempatkan Kota Depok sebagai daerah paling intoleran.

Ia mengaku lebih memercayai riset  terkait indeks kerukunan umat beragama yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag). 

"Saya rasa indeks (dari Setara Institute) tersebut tidak pas. Karena kalau yang pas yaitu dari indeks kerukunan beragama dari Kementerian Agama," kata Imam di Balai Kota Depok, Senin (4/4/2022).

"Pemerintah sudah mengeluarkan indikator kerukunan umat beragama dan, Depok bagian dari Jawa Barat wilayahnya cukup tinggi 72,7 persen, artinya cukup baik," sambungnya. 

Sayangnya riset yang dilakukan Kemenag itu tidak mengukur tingkat kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/kota. Berbeda dengan Setara Institute, riset Kemenag hanya mengukur skor di tingkat provinsi. 

Jadi walaupun diketahui bahwa skor kerukunan umat beragama di Jawa Barat tahun 2021 adalah 72,7, namun tidak diketahui pasti skor yang diraih Kota Depok.

Sebab, Kota Depok hanya lah salah satu bagian kecil dari Jawa Barat yang memiliki 27 kabupaten/kota.  

Imam menambahkan, selama ini Pemkot Depok tak memiliki masalah terkait intoleransi. Kalaupun ada persoalan, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Selama sejak saya jadi menjabat Wakil Wali Kota, enggak ada persoalan-persoalan terkait intoleran yang sampai ke kami," katanya. 

Imam pun khawatir jika suatu lembaga yang bukan berasal dari pemerintah malah membuat indikator yang menyudutkan sebuah daerah ataupun kota.

"Apalagi kalau hasil itu dipergunakan untuk mengadu domba ya, membuat gelisah bagi masyarakat Kota Depok. Ada yang bilang 'aduh saya nyesal tinggal di Depok' kan jadi lucu," ujar Imam.

Imam menambahkan, lembaga survei manapun berhak melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kota Depok. Akan tetapi, penelitian tersebut harus dilakukan dengan data yang valid.

"Jangan sampai indikator yang dibuat oleh lembaga yang memang bukan dibuat pemerintah dan malah masyarakat menjadi resah bahkan saling kecurigaan terhadap satu sama lain," sambung dia.

Penyebab Depok disebut kota intoleran

Baru-baru ini, SETARA Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 dengan menilai tingkat toleransi dan tidak toleransi beberapa kota di Indonesia. Dalam studinya, SETARA Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator terhadap 94 kota di Indonesia.

Kota Depok menjadi kota paling tidak toleran di Indonesia karena mendapatkan skor paling rendah, yakni 3,577.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyatakan, setidaknya ada dua alasan mengapa Depok disebut sebagai kota paling intoleran.

"Harus saya akui, problem utama di Depok dua hal yang sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama, adanya produk hukum yang diskriminatif, yang mana eksisting dan efektif dijalankan pemerintah," kata Ismail kepada wartawan di Hotel Ashley, Rabu (30/3/2022).

Produk hukum ini memiliki bobot nilai 10 persen dari delapan indikator indeks kota toleran versi Setara Institute. Di samping produk hukum, kepemimpinan politik di Depok dianggap tidak mempromosikan toleransi.

Padahal, kebijakan diskriminatif dan peristiwa intoleransi sama-sama memiliki bobot 20 persen dalam penilaian.

"Jadi bisa dibayangkan, atas dasar perintah wali kota, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba sebuah masjid disegel," lanjut Ismail.

"Ini kan problem. Jadi, bukan hanya di level aturan yang itu bobotnya 20 persen, tapi juga tindakan politik wali kota yang tidak toleran," imbuh dia.

Pada Oktober 2021, Wali Kota Depok Mohammad Idris ramai dikritik karena mendadak menyegel ulang Masjid Al-Hidayah milik kelompok Ahmadiyah di Sawangan.

Penyegelan tersebut disertai intimidasi, ancaman, serta ujaran-ujaran kebencian dari sekelompok massa yang datang bersama Satpol PP Kota Depok.

"Lawan dari pemimpin yang toleran adalah pemimpin yang intoleran, dan itu terjadi di Depok. Kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan," jelas Ismail.

Ismail menambahkan, dari empat variabel yang ada, elemen masyarakat sipil di Depok menorehkan skor cukup baik, tetapi tak cukup untuk menambal skor buruk dalam hal produk hukum daerah dan kepemimpinan politik.

Akibatnya, Depok dinilai amat terdominasi oleh salah satu agama dalam berbagai ruang-ruang publik, termasuk hingga sektor properti.

"Kalau teman-teman masuk ke Depok, bagaimana dalam 20 tahun berjalan, Depok mengalami satu proses penyeragaman yang serius atas nama agama dan moralitas," ujar Ismail.

(Penulis M Chaerul Halim | Editor Ambaranie Nadia Kemala Movanita)