80 Pelajar Diamankan Saat Aksi Demo di DPR/MPR dan Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Setidaknya 80 pelajar diamankan saat aksi demonstrasi  berlangsung di kawasan Patung Kuda dan depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (11/4/2022) siang hingga sore.

"Tadi ada pelajar yang memang kami kategorikan (sebagai) massa cair," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Senin (11/4/2022).

"Di Monas yang kami amankan banyak, khususnya pelajar, totalnya sekitar 80 orang," sambungnya.

Saat ini, kata Fadil, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan dan memastikan akan memulangkan para pelajar tersebut jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Di sisi lain, Fadil menegaskan bahwa polisi bakal mengusut apakah ada aktor intelektual yang menggerakkan para pelajar tersebut.

Aksi yang semula kondusif berlangsung ricuh.

Pegiat media sosial dan dosen Universitas Indonesia Ade Armando yang bergabung di tengah massa aksi menjadi bulan-bulanan dan menderita luka di bagian wajah dan bagian tubuh lainya.

Sejumlah anggota Brimob juga dikabarkan menderita luka usai dilempar botol dan kayu oleh oknum yang diduga peserta aksi. Petugas memukul mundur massa yang ricuh dengan tembakan gas air mata.

"Sebelum berbuat kan sudah kami amankan, jadi mudah-mudahan malam ini mungkin segera kita kembalikan," kata Fadil.

"Kami sedang pelajari apakah ini murni massa cair atau ada orang-orang yang menggerakkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin ini.

Ada empat poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusrizal menyebutkan, poin pertama adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

"Bukan aspirasi partai," kata Luthfi dalam keterangannya.

Poin kedua, BEM SI mendesak para wakil rakyat agar menjemput aspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah sejak 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Selanjutnya pada poin ketiga, BEM SI menuntut dan mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode

"Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen," kata Luthfi.

Poin terakhir, BEM SI mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini belum terjawab.