Khawatir Jokowi Ingkar Janji, Alasan Mahasiswa Masih Kawal Isu Perpanjangan Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (21/4/2022) hari ini.

Koordinator Sosial Politik BEM UI, Melki Sedek Huang mengatakan, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan akan menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan pada pemerintah.

Penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden masih menjadi tuntutan utama dalam demo hari ini.

"Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Melki, saat dihubungi Kompas.com, Kamis pagi. 

Sebelumnya, penolakan atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden juga sudah pernah disuarakan oleh mahasiswa saat unjuk rasa di depan Gedung DPR, 11 April lalu. 

Saat itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menemui mahasiswa memastikan DPR tak akan mengamandemen konstitusi untuk mengubah jadwal pemilu atau pun memperpanjang jabatan Presiden menjadi tiga periode. 

Presiden Jokowi juga sudah pernah menyuarakan bahwa pemilu tidak akan ditunda, dan akan digelar pada 14 Februari 2024.

Namun mahasiswa tetap merasa penolakan terhadap wacana penundaan pemilu tetap harus disuarakan. Sebab, berkaca pada pengalaman selama ini, mahasiswa khawatir Presiden Jokowi dan DPR tak memegang janjinya. 

"Tentu masih ada (kekhawatiran), karena kita telah beberapa kali kecewa dengan sikap tindak pemerintah yang dibumbui dengan ketidaktegasan dan ketidakjelasan," kata Melki.

Apalagi, wacana penundaan pemilu ini justru datang dari orang-orang terdekat Presiden Jokowi sendiri. Isu ini pernah dilontarkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Selain itu, isu ini juga dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai politik pendukung Jokowi, yang bisa menggerakkan anggotanya di DPR untuk mengamandemen konstitusi.

Mulai dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifili Hasan hingga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) pernah bicara soal wacana perpanjangan jabatan presiden ini.

"Intinya kita akan terus mengawal, kita akan terus bersuara hingga Presiden Jokowi betul-betul selesai di 2024, Pemilu betul-betul tidak ditunda, Presiden Jokowi betul-betul tidak 3 periode," kata Melki.

Tak hanya penolakan penundaan pemilu, total ada tujuh tuntutan yang akan disampaikan para mahasiswa. Berikut daftarnya:

1. Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.
3. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.
4. Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.
5. Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.
6. Wujudkan reforma agraria sejati.
7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM.

Dalam menyampaikan tujuh tuntutan itu, mahasiswa akan menyebar di dua lokasi yang berbeda.

"Ada dua (lokasi aksi demonstrasi), di Patung Kuda dan DPR. Kami di Patung Kuda (dekat) Istana," ujar Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo.

Jalan ditutup mulai pukul 09.00

Sehubungan dengan adanya demo tersebut, Polda Metro Jaya berencana menutup akses jalan menuju Istana Negara dan Gedung DPR/MPR pada Kamis pagi.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo berujar, kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi. Salah satunya dengan menutup jalan ke kawasan Istana Negara.

"Pertama seperti biasa di Patung Kuda, itu akan kami tutup di depan Gedung Sapta Pesona. Kemudian seputaran Istana, Harmoni, Gambir yang menuju ke Istana, termasuk (Jalan) Veteran 1, 2, dan 3," ungkap Sambodo.

Polda Metro Jaya juga akan menutup Jalan Gatot Subroto menuju Gedung DPR/MPR. Nantinya, para pengendara yang mengarah ke Slipi akan langsung diarahkan masuk ke jalur transjakarta.

"Kemudian di depan DPR/MPR sendiri untuk supaya mencegah tindakan anarkistis seperti kemarin, maka dari pagi jalur di depan DPR/MPR akan kami tutup," kata Sambodo.

"Kemudian kami sisakan hanya satu lajur yang melalui jalur busway," sambungnya.

Penutupan jalan menuju Istana Negara dan Gedung DPR/MPR akan dilaksanakan mulai pagi.

"Kami lakukan sejak pagi mungkin sekitar pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB," ujar Sambodo.

Sementara itu, rekayasa lalu lintas di kawasan Harmoni bersifat situasional. Jalan akan ditutup ketika massa sangat banyak jumlahnya.

"Tapi yang jelas kalau di Sapta Pesona ditutup, Harmoni juga harus ditutup, itu akan dilakukan secara bersamaan," kata Sambodo.

Ketika persimpangan Harmoni terpaksa ditutup, maka pengendara dari Jalan Surya Pranoto akan dialihkan ke kiri arah Glodok.

"Kemudian yang dari arah Glodok semuanya kami belokkan ke kiri ke arah Jalan Veteran. Sedangkan dari Jalan Veteran, para pengendara akan diarahkan ke arah Tomang," jelasnya.

Sambodo mengimbau kepada masyarakat untuk mengatur rute perjalanan agar dapat menghindari tiga kawasan yang rencananya jadi titik aksi unjuk rasa dan mencari jalur alternatif lain.