PKS Bantah Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan Partai

JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Keadilan Sejahtera membantah mempolitisasi program Kartu  Depok Sejahtera (KDS) untuk kepentigan elektoral partai. 

Ketua Fraksi PKS di DPRD Depok Hafidz Nasir menegaskan, KDS sejak awal adalah program yang dirancang Wali Kota Mohammad Idris untuk membantu masyarakat tak mampu.

"KDS itu kan untuk menolong orang tidak mampu. Sejak awal warga sangat antusias dengan KDS," kata Hafidz Nasir kepada Kompas.com, Selasa (10/5/2022).

Nasir mengatakan, Fraksi PKS juga selama ini turut melakukan pengawasan pada seluruh program Pemkot Depok, termasuk KDS.

Meski Wali Kota Mohammad Idris adalah kader PKS, ia memastikan hal itu tidak membuat Fraksi PKS menjadi lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya. 

Ia pun mengakui program KDS yang memiliki tujuh manfaat ini masih memiliki kekurangan, khususnya pada basis data penerima bantuan.

Ia menyebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan basis data penerima program KDS tidak sepenuhnya akurat. 

Banyak warga tidak mampu yang layak menerima bantuan justru tak terdaftar di DTKS.

Menurut dia, hal itu salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi warga terpuruk. 

"Karena Pandemi Covid-19 ada banyak yang tiba-tiba miskin karena di PHK atau usahanya bangkrut, tapi belum terdaftar di DTKS. Mereka harus diberi kesempatan juga untuk dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi ini harus rutin dilakukan Pemkot Depok," kata dia. 

"Kalaupun ada masalah DTKS itu mari sama-sama kita perbaiki," sambungnya. 

Diberitakan sebelumnya, 38 anggota DPRD Depok melayangkan mosi tidak percaya pada Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Ketua DPRD Depok Ketua DPRD Kota Depok Tengku Muhammad Yusufsyah Putra. Keduanya adalah kader PKS. 

Sebanyak 38 anggota DPRD Depok itu berasal dari beberapa fraksi yakni Fraksi PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI.

Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, hanya anggota DPRD dari Fraksi PKS yang tidak melayangkan mosi tidak percaya.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok," kata Babai dalam keterangannya, Senin (10/5/2022).

Babai mengatakan, dari hasil evaluasi individu anggota DPRD dan pengawasan Komisi D, ditemukan bahwa pelaksanaan program KDS tidak transparan.

"Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa. Partai katakanlah PKS itu sendiri," kata Babai.

Babai mengungkapkan, KDS diberikan secara tidak merata kepada masyarakat. Selain itu, penunjukan koordinator lapangan dinilai tidak transparan. Menurut Babai, berdasarkan hasil temuan di lapangan, para koordinator program KDS merupakan kader-kader PKS.

"Di dalam proses penerapan koordinatornya itu tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D, kemudian tidak jelas siapa orangnya, bahkan ternyata banyak di lapangan kader-kader PKS," ungkap Babai.