Polemik Program KDS, Anggota DPRD Depok Akan Interpelasi Wali Kota Idris

Alasannya, anggota DPRD menyebutkan bahwa pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) tidak transparan.

Anggota DPRD dari Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi menyatakan, hak interpelasi akan diajukan pada sidang paripurna berikutnya.

"Alhamdulillah kami sudah siap, kami akan luncurkan (interpelasi) pada saat sidang paripurna yang kemungkinan (digelar) Selasa atau Rabu (pekan depan)," kata Babai saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

"Karena interpelasi itu hak bertanya kami kepada wali kota dan wakil wali kota untuk pemerintahan kota," tambahnya.

Babai menuturkan, setidaknya ada beberapa poin yang akan ditanyakan dalam hak interpelasi soal KDS, yakni terkait pemilihan koordinator dan penerima bantuan KDS yang tidak transparan serta kartu KDS yang dinilai dipolitisasi partai penguasa.

"Kemudian bentuk kartu yang sangat identik dengan nilai politis, itu kan contoh, dan banyak hal lagi yang enggak mungkin saya buka sebelum kami laksanakan hak interpelasi," sambung dia.

Babai berujar, hak interpelasi dilakukan bukan semata-mata untuk menghentikan program yang sudah berjalan lama, melainkan mendorong agar Pemerintah kota Depok bersikap transparan dan adil, terlebih berkaitan dengan bantuan untuk masyarakat.

"Sebab dalam interpelasi ini kami bukan lagi memberhentikan program, tapi kami mendorong agar pemerintah benar-benar transparan, adil memberikan kartu KDS itu," pungkas Babai.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok akan melayangkan mosi tidak percaya kepada Idris.

Puluhan anggota yang melayangkan mosi tidak percaya terdiri dari beberapa fraksi di luar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Rinciannya, 10 orang dari Fraksi Gerindra, 10 orang dari Fraksi PDI-P, lima orang dari Fraksi Golkar, empat orang dari Fraksi PAN, lima orang dari Fraksi Demokrat-PPP, dan empat orang dari Fraksi PKB-PSI.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya," kata Babai Suhaimi saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2022).

Mereka menuduh program pemerintah dan kebijakan Idris dibumbui oleh kepentingan politik dari partai penguasa.

Kebijakan yang dimaksud adalah program KDS dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai tidak transparan.

"Kami tidak percaya kepada pemerintah dalam dua hal pelaksanaan program KDS itu sendiri dan mutasi ASN. Jadi ada dua substansi pokok," ujar dia.