Wagub Ungkap Alasan Pemprov DKI Gratiskan PBB untuk Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar

Riza menilai, masih ada masyarakat yang belum mampu membayar PBB di tengah tingginya NJOP DKI Jakarta.

"Masyarakat kita harus menjadi perhatian kita bersama, terutamanya yang belum mampu, jadi yang belum mampu ada dukungan dari Pemprov berupa insentif pajak dengan dibebaskan pembayaran PBB," kata Riza melalui rekaman suara, Selasa (14/6/2022).

Riza menjelaskan, harga tanah di Jakarta dari tahun ke tahun meningkat signifikan.

Pembebasan PBB untuk NJOP di bawah Rp 2 miliar, Riza berujar, sudah diperhitungkan Pemprov DKI Jakarta.

"Itu diperhitungkan apakah Rp 2 miliar, kita ketahui harga tanah di Jakarta seperti yang kita tahu sejak beberapa tahun terakhir ada peningkatan yang signifikasn," ujar dia.

Adapun kebijakan pembebasan PBB untuk kategori rumah tinggal bukan hal baru di DKI Jakarta.

Kebijakan tersebut pertama kali diterapkan oleh Joko Widodo saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Jokowi saat itu menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian PBB untuk Beberapa Kelompok Masyarakat.

Pergub itu mengatur pembebasan PBB untuk veteran, penerima tanda jasa, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, serta mantan gubernur dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta.

Kebijakan tersebut kemudian diperluas cakupannya oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan menerbitkan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 yang membebaskan PBB untuk rumah tinggal pribadi dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar.

Kini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Pergub Nomor 23 Tahun 2022 yang memberikan pembebasan PBB untuk rumah tinggal pribadi dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.