Ragam Cara Warga DKI Protes Perubahan Nama Jalan: Tolak KTP Baru hingga Tutupi Plang dengan Kertas

JAKARTA, KOMPAS.com - Protes warga atas perubahan nama sejumlah jalan di Jakarta terus bergulir.

Warga yang terdampak perubahan nama jalan melakukan berbagai macam cara untuk menyatakan keberatan, mulai dari menolak pemberian KTP baru hingga menutupi plang nama jalan dengan kertas. 

Penolakan warga atas perubahan nama jalan ini dilakukan karena mereka keberatan harus mengubah berbagai data kependudukan. 

Selain itu, tak adanya sosialisasi dari Pemprov DKI juga menjadi faktor yang membuat warga enggan menerima pergantian nama jalan. 

1. Warga Ganti Sendiri Plang Nama Jalan

Di kawasan Condet, Kramatjati, Jakarta Timur, warga menolak Jalan Budaya diganti menjadi Jalan Entong Gendut. 

Warga belakangan mengganti sendiri plang nama Jalan Entong Gendut yang sudah terpasang, dan mengembalikannya menjadi Jalan Budaya. 

Pantauan di lokasi, Senin (4/7/2022) siang, plang jalan yang berada di simpang Jalan Raya Condet itu ditutupi kertas berwarna hijau yang bertuliskan "Jalan Budaya".

Warga sekitar, Ica (30) mengatakan, pergantian atau penempelan nama plang menjadi "Jalan Budaya" tersebut sudah dilakukan sejak Kamis (30/6/2022).

"Masangnya malam pukul 21.00 WIB. Ada dua orang yang ganti (nama plang), bapak-bapak," ujar Ica kepada wartawan di lokasi, Senin (4/7/2022).

Namun, Ica tidak mengetahui secara pasti warga mana yang mengganti nama plang itu.

Sebelumnya, sejumlah warga disana juga sudah lebih dulu memasang banner berisi penolakan pergantian nama Jalan Budaya yang diganti menjadi Jalan Entong Gendut.

"Banner tersebut bertuliskan,"Kami warga Jalan Budaya menolak keras perubahan nama jalan!!!!!"

Jalan Budaya membentang di kawasan Condet, melintasi dua kelurahan, yakni Cililitan dan Batu Ampar.

Kamal selaku ketua RT 004 RW 005 Kelurahan Cililitan, menyebut warga menolak pergantian nama jalan itu karena minimnya sosialisasi.

"Sampai saat ini sepatah dua patah kata ke warga tidak ada, tahu-tahu terpasang saja nama jalan," ujar Kamal.

2. Warga Tolak KTP Baru, Wali Kota Jakarta Pusat Balik Kanan

Di Tanah Tinggi, Johar Baru, sejumlah warga juga menolak perubahan nama Jalan Tanah Tinggi I gang 5 menjadi Jalan A. Hamid Arief.

Penolakan itu diekspresikan dengan menolak langsung Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data baru dari Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

Semula, acara penyerahan KTP baru itu dijadwalkan pada Rabu (29/6/2022), di rumah Ketua RT 006.

Acara itu dirancang Pemerintah Kota Jakarta Pusat sebagai upaya jemput bola dalam rangka penggantian nama jalan. 

Namun setibanya Dhany Sukma di lokasi acara, warga setempat langsung menyampaikan protes dan penolakan atas pergantian nama jalan di wilayahnya

Warga pun menuntut Pemprov DKI Jakarta mengembalikan nama jalan seperti semula, yakni Jalan Tanah Tinggi I Gang 5.

"Kami hadir semua warga di rumah Pak RT 006. Kami langsung ngomong di sana masalah penolakan," kata Ketua RT 010 RW 006, Fazri, dilansir dari TribunJakarta.com, Jumat (1/7/2022).

Fazri menambahkan, sejak awal tak ada pembicaraan terlebih dahulu mengenai perubahan nama jalan kepada dia dan warganya.

Tahu-tahu, mereka diminta untuk hadir ke acara simbolis penyerahan KTP baru dan pelang jalan di depan sudah diganti.

"Semua menolak dengan pergantian nama ini karena sebelumnya enggak ada konfirmasi untuk jalan baru ini," lanjutnya.

Wali Kota Dhani Sukma yang sudah tiba di lokasi acara pun akhirnya pulang dan batal menyerahkan KTP.

3. Surati Kecamatan

Di Cikini, Jakarta Pusat, warga juga menolak Jalan Cikini VII berubah menjadi Jalan Tino Sidin. Menurut warga setempat, penggantian nama jalan itu akan menyulitkan mereka.

Menurut mereka, perubahan nama jalan di Jakarta ini berimbas pada warga harus mengurus kembali dokumen kependudukan, kendaraan, perbankan, asuransi, dan dokumen lainnya.

Ketua RT 001/001, Nur Jaman mewakili suara masyarakat yang berada di lingkungannya menolak adanya penggantian nama jalan tersebut.

"Saya tanya warga, banyak yang tidak setuju. Alasannya, ada yang bilang urus-urus dokumen ribet (rumit), seperti KTP, STNK dan lain-lain," katanya.

Setidaknya, Nur Jaman menaungi 36 kartu keluarga (KK) di wilayahnya. Menurut dia, seluruh kepala keluarga tersebut tidak setuju.

"Artinya berubah semua alamatnya. Khawatirnya begitu. Menurut saya penggantian nama ini tidak tepat," lanjutnya.

Jaman bahkan bersama Ketua RT lain membuat surat penolakan adanya nama jalan tersebut. Ia mengklaim sekitar enam RT yang dilalui oleh jalan itu mayoritas menolak perubahan nama jalan menjadi Jalan Jalan Tino Sidin.

"Warga, Ketua RT, RW dan Kelurahan sudah mengetahui bahwa surat itu berisi penolakan warga yang tidak mau diganti nama jalannya itu. Suratnya sudah diajukan ke Kecamatan Menteng," tutur Nur Jaman.

Pemprov DKI Bergeming

Saat protes perubahan nama jalan terus bergulir, Pemprov DKI justru bergeming. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar bahwa pihaknya menampung aspirasi warga. 

Namun ia juga menegaskan, perubahan 22 nama Jalan dengan nama tokoh betawi telah melalui proses panjang.

Politisi Gerindra itu menyatakan, perubahan nama tersebut untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada tokoh Betawi yang namanya dipakai.

Dengan tujuan tersebut, ia berharap bahwa para tokoh Betawi tersebut bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi warga Jakarta.

"Prinsipnya, penamaan jalan dengan tokoh-tokoh Betawi, tokoh lain ini, dimaksudkan baik untuk memberikan penghargaan dan penghormatan, dan mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita semua," papar Riza, Jumat (1/7/2022).

Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan justru telah membeberkan rencana perubahan nama jalan pada periode selanjutnya.

"Tidak selesai di sini. Ini (pergantian 22 nama jalan) gelombang satu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (27/6/2022).

Anies mengungkapkan alasannya mengubah nama puluhan jalan di Jakarta dengan nama tokoh Betawi. Menurut Anies, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa Jakarta memiliki banyak pahlawan.

"Ini adalah kota di mana perjuangan dilakukan, dan berkumpul begitu banyak pahlawan dan pribadi yang berjasa," kata Anies.