Buruh Akan Demo di Balai Kota DKI, Ini Tuntutan dan Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022), dengan memaparkan dua tuntutan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tuntutan pertama dalam aksi unjuk rasa yakni meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang menurunkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845.

"Sedangkan tuntutan kedua, mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854," ujar Iqbal dalam keterangannya, Rabu.

"Selama belum ada putusan di tingkat banding, maka masih berlaku upah lama. Putusan PTUN belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat," sambung dia.

Iqbal menuturkan, setidaknya ada empat alasan mengapa buruh menolak hasil putusan PTUN tersebut.

Alasan pertama, hasil putusan PTUN dikeluarkan setelah revisi Keputusan Gubernur (Kepgub) 1517 tahun 2021 dijalankan selama tujuh bulan.

"Tidak mungkin kalau upah pekerja kemudian diturunkan di tengah jalan. Dikhawatirkan akan adanya konflik horizontal yang timbul antara buruh dengan perusahaan," kata Iqbal.

Iqbal mengungkapkan, alasan kedua yakni KSPI dan Partai Buruh menganggap PTUN DKI telah melampaui kewenangannya yang hanya menguji dan menyidangkan gugatan terkait dengan persoalan administrasi.

Menurut Iqbal, kewenangan PTUN hanya sebatas menerima atau menolak gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Tapi tiba-tiba PTUN menyatakan menerima gugatan Apindo, kemudian memutuskan kenaikan UMP DKI menjadi Rp 4,57 juta per bulan. Ini kan berbahaya siapa yang memberikan kewenangan pada PTUN untuk memutuskan?" ungkapnya.

Kemudian alasan ketiga, ujar Iqbal, bahwa seharusnya keputusan PTUN itu dikeluarkan pada awal 2022 atau sebelum pelaksanaan awal UMP DKI Jakarta.

Iqbal mengatakan, alasan keempat ialah keputusan PTUN itu akan berpengaruh pada wibawa Anies selaku yang mengeluarkan kebijakan.

"Wibawa pemerintah enggak boleh jatuh, kalau Anies sebagai Gubernur DKI tidak melakukan banding, berarti Anies tidak konsisten terhadap keputusannya. Dia harus melakukan banding untuk mempertahankan keputusannya," tutur dia.

Soal putusan PTUN

Gugatan Apindo soal UMP DKI Jakarta dikabulkan pada Selasa (12/7/2022).

"Mengabulkan gugatan penggugat dalam pokok sengketa untuk seluruhnya," demikian putusan yang tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta juga membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagai informasi, berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

Kemudian, majelis hakim mewajibkan tergugat, yakni Gubernur Anies, untuk mencabut kepgub tersebut.

"Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian putusan majelis hakim.

Putusan lainnya, majelis hakim mewajibkan Anies selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan baru mengenai UMP tahun 2022 berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.

Kemudian, majelis hakim menghukum tergugat intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000.

Adapun DPP Apindo DKI Jakarta resmi menggugat Anies terkait kenaikan UMP 2022 ke PTUN Jakarta pada 13 Januari 2022.