Usulan Audit Menyeluruh Setelah Pagar Pembatas Tribune JIS Roboh

JAKARTA, KOMPAS.com - Robohnya pagar pembatas tribune utara di Jakarta International Stadium (JIS) saat grand launching pada Minggu (24/7/2022) terus mendapatkan sorotan. Pagar pembatas roboh setelah penampilan grup band Dewa 19 sekitar pukul 17.42 WIB.

Ketua Fraksi PDI-P Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono meminta ada proses audit terhadap PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku badan usaha milik daerah (BUMD) yang membangun JIS.

Ia mengatakan, audit perlu dilakukan secara menyeluruh, tak hanya terkait pagar pembatas tribune yang roboh.

"Tahapan berikutnya adalah lakukan evaluasi secara menyeluruh, audit secara menyeluruh. Pemegang mandat kan Jakpro. Jakpro mendapatkan penugasan dari Gubernur," ujar Gembong, saat dihubungi, Rabu (27/7/2022).

Menurut Gembong, insiden robohnya pagar pembatas menunjukkan pembangunan JIS tak sesuai dengan anggaran yang ia nilai sangat besar.

"Kalau kami melihat dari alokasi anggaran yang begitu mewah, anggarannya kan mewah, tapi hasilnya kan tidak semewah dengan anggaran yang sebegitu besarnya," paparnya

Gembong juga menyoroti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut JIS sebagai mahakarya.

Ia menilai, JIS bukanlah sebuah mahakarya lantaran pagar pembatas tribunenya roboh saat stadion berkapasitas 82.000 orang itu belum terpakai selayaknya stadion sepak bola.

"(JIS) juga tidak semewah seperti yang disampaikan Pak Gubernur bahwa ini mahakarya. Mahakarya bagaimana, wong itu belum dipakai kok. Itu kan belum dipakai, tapi sudah roboh," ujar dia.

Transparansi

Selain itu, Gembong menyinggung soal pembangunan JIS yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta hasil audit harus dipublikasikan.

"Iya, (hasil audit nanti) harus (dipublikasikan). Karena duit APBD (dialokasikan untuk pembangunan JIS) lho itu," ucapnya.

Diketahui, pembangunan JIS membutuhkan biaya hingga Rp 4,5 triliun. Alokasi untuk pembangunan JIS lantas terdiri dari beberapa pos, mulai dari APBD DKI Jakarta hingga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat.

Anies Baswedan pernah mengatakan, pemprov meminjam dana PEN sebesar Rp 3,26 triliun untuk tahun 2020 dan juga Rp 7,8 triliun untuk tahun 2021.

Dia menyampaikan, pinjaman anggaran dari program PEN Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satunya, yakni proyek JIS senilai Rp 1,18 triliun pada tahun 2020 dan sebesar Rp 2,464 triliun pada 2021.

Kritik proses tender

Gembong juga menilai bahwa permasalahan terkait JIS tak hanya terjadi saat grand launching. Ia menilai bahwa pembangunan JIS sudah bermasalah sejak proses tender pada 2019.

"Sejak awal memang bermasalah, kenapa? Coba cek pernyataan saya sejak awal, pemenang tendernya saja kan bermasalah," ujar Gembong.

Hal yang dimaksud oleh Gembong adalah soal protes yang dilayangkan Konsorsium Adhi Karya-Hutama Karya-Nindya Karya-Indah Karya atas hasil lelang proyek pembangunan JIS.

Saat itu, konsorsium atau kerja sama operasi (KSO) Adhi Karya-Hutama Karya-Nindya Karya-Indah Karya dan KSO Wika Gedung-Jaya Konstruksi-PP sama-sama dinyatakan lulus secara teknis dalam lelang tersebut.

Penawaran harga KSO Adhi Karya-Hutama Karya-Nindya Karya-Indah Karya lebih murah dibandingkan KSO Wika Gedung-Jaya Konstruksi-PP, pemenang lelang proyek pembangunan JIS.

KSO Adhi Karya-Hutama Karya-Nindya Karya-Indah Karya diketahui menawarkan harga Rp 3,78 triliun. Sementara, penawaran harga KSO Wika Gedung-Jaya Konstruksi-PP sebesar Rp 4,08 triliun.

"Pemenang lelangnya bermasalah, mosok yang dimenangkan itu yang (penawaran harga) lebih mahal Rp 300 miliar," ungkap Gembong. "Ada apa?" tutur dia.

Lantaran tribune yang roboh itu, Gembong berencana untuk meninjau JIS. Namun, ia belum menentukan jadwalnya.

Gembong mencurigai adanya fasilitas lain di JIS yang tak sesuai standar.

"Nanti pasti pada saatnya, kami akan ke sana, kami akan melihat langsung. Kalau saatnya, pasti (akan menginspeksi JIS)," ujar Gembong.

"Jangan-jangan ada hal fundamental yang tidak memenuhi standar atau kaidah keolahragaan, kan kami sayangkan," tegasnya.

Penjelasan Jakpro

Sebelumnya, VP Corporate Secretary PT Jakpro Nadia Diposanjoyo menjelaskan penyebab robohnya pagar pembatas tribune utara. Ia mengatakan, peristiwa itu terjadi karena besarnya antusiasme suporter yang ingin menonton pertandingan.

"Seiring berjalannya waktu, hampir seluruh tribune tier 1 terpenuhi bahkan melebihi kapasitas tempat duduk yang tersedia," kata Nadia melalui keterangan tertulis, Selasa (26/7/2022).

Menurut Nadia, jika dilihat dari kamera pemantau, terlihat beberapa penonton yang naik ke bagian horizontal barrier di tribune untuk memasang spanduk, atau bahkan duduk di situ.

Padahal, menurut Nadia, baik struktur maupun kekuatan horizontal barrier tidak didesain sebagai tempat berpijak, dinaiki, diduduki, atau sebagai akses ke lapangan maupun berpindah tribune.

Akhirnya, pijakan penonton pada horizontal barrier menyebabkan beban tarik tambahan. Kemudian, angkur kolom yang menjadi tumpuan tercabut.

Selain itu, lanjut Nadia, terdapat penumpukan penonton dalam satu lokasi yang tidak sesuai kapasitas. Sehingga perilaku penonton tidak terkendali dan di luar kontrol petugas lapangan.

"Pertandingan kemarin jadi bahan berharga untuk evaluasi kita semua, Jakpro, Jakmania, Pemprov DKI, Persija, dan skema ticketing oleh Jaklingko," ucap Nadia.