Ketika Ojol, Pelajar hingga Mahasiswa Demo di DPR dan Berakhir Ricuh...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kalangan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

Aksi demonstrasi pertama digelar oleh para pengemudi ojek online (ojol). Mereka melakukan long march dari Jalan Gerbang Pemuda hingga ke depan Gedung DPR/MPR RI.

Massa aksi itu tampak mengenakan atribut jaket ojol, membawa bendera komunitas, serta spanduk tuntutan.

Bersamaan dengan itu, terdapat sejumlah pelajar yang turut menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung wakil rakyat. Belasan remaja itu datang sambil membawa spanduk dan payung hitam.

Menyusul kedua kelompok tersebut, sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga melaksanakan aksi demonstrasi.

Para mahasiswa itu datang dan berunjuk rasa setelah massa ojol dan pelajar membubarkan diri depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Demonstrasi yang diikuti oleh kelompok mahasiswa ini pun diwarnai kericuhan. Massa aksi dan aparat kepolisian sempat terlibat saling dorong dan saling pukul di lokasi.

Ojol tuntut regulasi transportasi online

Aksi demonstrasi yang digelar para pengemudi ojol berlangsung mulai pukul 12.30 WIB. Mereka berkumpul di Jalan Gerbang Pemuda, sebelum bergerak ke depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI yang menjadi titik aksi.

Terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa oleh para pengemudi ojol dalam aksi demonstrasi pada Senin kemarin. Salah satu yang paling ditekankan terkait dengan tuntutan pembuatan regulasi untuk transportasi online.

Payung hukum untuk ojol itu diharapkan bisa mengatur soal tarif dan potongan dari aplikator, yang lebih mengedepankan kesejahteraan para mitra pengemudi.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, kebijakan potongan aplikator yang dibebankan ke pengemudi ojol atau driver harus diturunkan menjadi maksimal 10 persen.

Sebab, selama ini potongan 20 persen sangat memberatkan driver.

"Karena kami sudah menanggung biaya BBM, parkir, pulsa, biaya ganti ban dan spare parts lainnya," tambahnya.

Massa pedemo juga meminta kesejahteraan pengemudi ojol lebih diperhatikan dengan menetapkan status sebagai pekerja tetap, bukan mitra.

Sebab, yang terjadi selama ini hanyalah sebatas hubungan kerja atau industrial, bukan hubungan kemitraan.

"Sehingga kami menuntut hak kami seperti jam kerja yang layak, jaminan upah minimum yang layak. Hak perempuan: cuti haid, melahirkan dan hak berserikat untuk berunding dan perusahaan," tambahnya.

Tuntutan terakhir para pengemudi ojol ialah meminta pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini, kata Lily, semakin memberatkan hidup pengemudi Ojol dan masyarakat kecil.

"Ini juga kami duga kenapa tarif ojol diundur menunggu BBM naik terlebih dahulu," pungkasnya.

Pelajar tolak RUU Sisdiknas

Di antara barisan pengemudi ojol, terdapat sejumlah pelajar yang turut serta mengikuti aksi unjuk rasa di depan kantor wakil rakyat. Mereka membawa spanduk bertuliskan tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Dalam aksinya, para pelajar itu mengenakan pakaian bebas. Beberapa di antaranya terlihat membawa ransel dan mengenakan seragam sekolah menengah atas (SMA) berwarna putih.

Mereka dikoordinir oleh beberapa orang dewasa yang mengaku sebagai perwakilan dari kelompok Pelajar Islam Indonesia.

"Kami mendesak agar Baleg (Badan Legislasi) DPR RI agar menunda pembahasan RUU Sisdiknas yang dijadwalkan pada hari ini," kata seorang perwakilan kelompok tersebut, Senin (29/8/2022).

Setelah beberapa saat melakukan aksi diam sambil menggunakan payung hitam, para pelajar itu langsung menutupnya dan membubarkan diri dari depan Gedung DPR/MPR RI.

Sementara itu, massa aksi dari elemen ojol yang menuntut adanya regulasi soal transportasi online dan menolak kenaikan harga BBM masih terus berdemonstrasi.

Sekitar pukul 15.00 WIB, massa pengemudi Ojol akhirnya membubarkan diri. Mereka mengambil aksi unjuk rasa setelah perwakilan Ojol selesai beraudiensi dengan Komisi V DPR RI.

Mahasiswa tolak kenaikan BBM

Setelah sepi beberapa saat, area depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI kembali dipadati oleh massa aksi. Giliran massa dari kelompok HMI yang menggelar aksi unjuk rasa.

Terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi HMI dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR pada Senin hari ini. Salah satunya adalah menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM

Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama mengungkapkan, rencana tersebut dianggap semakin membebani masyarakat usai dilanda pandemi Covid-19.

"Menolak rencana kenaikan harga bbm bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat," kata Raihan di atas mobil komando.

Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, dan mendesak pemerintah memberantas mafia di sektor Migas serta pertambangan.

"Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," ungkap Raihan.

Dalam aksinya, massa juga melakukan aksi bakar ban dan spanduk tepat di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Beberapa massa aksi bahkan memukuli gerbang dengan bambu, dan melempar botol hingga kayu ke arah petugas di halaman gedung DPR/MPR RI.

Diwarnai kericuhan

Aksi demonstrasi yang semakin memanas itu pun berakhir dengan kericuhan. Massa aksi dari organisasi tersebut bersitegang dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Pantauan Kompas.com, para demonstran dan polisi terlibat adu mulut dan saling dorong. Beberapa di bahkan saling pukul di tengah kericuhan tersebut.

Kondisi tersebut disebabkan oleh massa aksi yang hendak menutup Jalan Raya Gatot Subroto. Mobil komando bahkan diarahkan mundur dari titik aksi guna menghalau kendaraan yang akan melintas.

Sontak petugas kepolisian berusaha menghalau massa dan mendorong mobil komando dari Jalan Raya Gatot Subroto. Petugas kepolisian membentuk lingkaran untuk mengepung mobil komando dan para mahasiswa.

Setelah situasi terkendali, massa aksi yang sudah dikepung oleh kepolisian memutuskan untuk mengakhiri demonstrasi dan hendak membubarkan diri.

Petugas akhirnya membuka barikade, dan meminta agar massa aksi segera meninggalkan kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Satu per satu massa aksi akhirnya membubarkan diri. Mobil komando yang terparkir di sisi Jalan Gatot Subroto juga bergegas meninggalkan lokasi.

Bersamaan dengan itu, aparat yang sebelumnya melakukan penjagaan ditarik mundur ke halaman Gedung DPR/MPR RI.