Jabatan Pj Gubernur Dinilai Strategis, PSI Minta Kemendagri Transparan Soal Pengganti Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbuka soal proses seleksi dan penugasan Pelaksana Jabatan (Pj) Gubernur.

Adapun masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal berakhir pada Oktober mendatang. MenurutMichael, jabatan Gubernur DKI Jakarta ini sangat strategis.

Ia pun mendesak agar seleksi dan penugasan ini harus transparan dan publik Jakarta harus diberi ruang untuk mengikuti bahkan memberi masukan.

"Jangan sampai keputusan siapa yang diangkat nanti dilakukan di ruang-ruang gelap," tutur Michael dilansir dari TribunJakarta.com, Selasa (30/8/2022).

Lebih lanjut, Michael menyinggung soal hak warga Jakarta untuk mengetahui dan turut memberikan masukan siapa yang layak menjadi pemimpin mereka di Jakarta, meskipun pemerintah pusat memiliki prerogatif menentukan Pj Gubernur.

“Bagaimanapun, pada dasarnya kita ini negara demokratis. Jangan sampai masyarakat Ibu Kota tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan tentang siapa yang layak memimpin mereka dua tahun ke depan," tutur Michael.

Seperti diketahui, setelah Anies lengser pada Oktober 2022, kursi DKI 1 akan diisi penjabat yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Penjabat tersebut bakal mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai Pilkada serentak pada 2024.

Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan itu, Kementerian Dalam Negeri lah yang mengusulkan nama kepada Jokowi untuk memilih nama sebagai Pj Gubernur.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul PSI Dorong Kemendagri Transparan Soal Pj Gubernur Pengganti Anies, Hak Warga Jakarta Disinggung.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Wahyu Septiana